Kementerian PPN/Bappenas menetapkan perlindungan anak di ranah digital sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pemenuhan hak anak menjadi landasan integrasi kebijakan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pernyataan itu disampaikan oleh Fungsional Perencana sekaligus Koordinator Bidang Perlindungan Anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Rati Handayani.
Rati memberikan penjelasan kepada PRO3 RRI pada Kamis 23 Juli 2026 malam terkait langkah-langkah perlindungan anak di dunia daring.
Menurut Rati, upaya ini membutuhkan kebijakan yang terpadu, pelaksanaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa regulasi telah menjadi payung hukum utama, namun implementasi lapangan menuntut komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat.
Sinergi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus dijalankan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan di ruang digital.
Pemerintah juga memasukkan isu perlindungan anak di ruang digital sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Upaya pencegahan ditekankan melalui penguatan literasi digital anak, pendampingan keluarga, serta pengawasan orang tua sebagai fondasi utama.
Keberhasilan perlindungan dari kekerasan digital dinilai membutuhkan peran aktif pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, serta partisipasi anak itu sendiri.
Rati menambahkan bahwa Kemen PPPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah melaksanakan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak.
Pemahaman anak tentang penggunaan internet yang aman dan komunikasi terbuka antara orang tua dengan pengawasan berkelanjutan dianggap esensial dalam strategi pencegahan.
Sebelumnya, pemerintah telah mengintegrasikan Sistem Perlindungan Anak (SPA) ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025–2029 untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif.
Tema Hari Anak Nasional (HAN) 2026 juga menekankan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital.
Peringatan puncak HAN dapat diselenggarakan sebelum atau sesudah 23 Juli dengan melibatkan anak sebagai peserta sekaligus aktor utama dalam setiap kegiatan.
Tahun ini pemerintah mengangkat tema HAN 2026, “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”.
Rangkaian kegiatan mencakup Deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas #RANA), Jelajah SAPA, Lomba Video Kreatif Anak, Gerak Bersama Anak Indonesia, serta Main Raya Anak Nusantara yang menampilkan permainan tradisional.







