Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menyerukan perubahan menyeluruh pada tata kelola pertanian untuk mengatasi ancaman krisis regenerasi petani di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dan dikutip Kamis (13/8/2026).
Menurut Rokhmin, banyak petani kini sudah berusia lanjut sementara lahan pertanian membutuhkan tenaga baru yang mampu mengadopsi teknologi modern.
Di sisi lain, generasi muda yang paham teknologi belum tertarik masuk ke sektor ini karena citra pertanian yang masih identik dengan pekerjaan fisik berat dan ketidakpastian penghasilan.
Rokhmin menyoroti masalah struktural utama: terputusnya hubungan antara perencanaan produksi di lahan (on-farm) dengan kepastian pasar atau off-take.
Ia menjelaskan selama ini pola produksi berjalan spekulatif, dimana petani menanam tanpa jaminan pembeli, harga, atau standar mutu, sehingga kerap terjadi kejatuhan harga saat panen raya.
Untuk mengatasi itu, Rokhmin menawarkan paradigma baru: menggeser urutan menjadi Off-Take First, Production Second.
Dalam pendekatan ini, pembeli seperti industri pengolahan, ritel modern, atau eksportir hadir sejak awal untuk menetapkan kuota, spesifikasi mutu, dan kontrak pembelian yang disertai jaminan harga dasar (floor price guarantee).
Dengan kepastian pasar, Pemuda Tani dan koperasi diharapkan dapat mengonsolidasikan lahan kecil melalui pola corporate farming serta menyusun jadwal tanam secara presisi.
Sistem pelacakan digital juga dimaksudkan diterapkan agar rantai pasok menjadi lebih transparan dan efisien.
Pemerintah dan lembaga keuangan berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur rantai dingin, jaringan irigasi, akses KUR, penjaminan risiko, serta asuransi pertanian.
Rokhmin memperkenalkan kerangka regenerasi petani berlabel 3Es: Employment, Entrepreneurship, dan Empowerment.
Pada aspek Employment, ia menilai pertanian modern mampu menciptakan lapangan kerja baru yang cocok untuk generasi digital seperti operator drone untuk aplikasi pupuk presisi.
Ruang pekerjaan lain yang disebut termasuk teknisi sensor tanah berbasis IoT, pengelola logistik rantai dingin, desainer kemasan, dan quality control inspector untuk memenuhi standar industri dan ekspor.
Aspek Entrepreneurship mendorong anak muda menjadi agripreneurs lewat pembentukan Inkubator Bisnis Pertanian Desa (IBPD).
Melalui IBPD, pemuda dapat menyusun rencana usaha berdasarkan pesanan nyata dari industri sekaligus memperoleh pendampingan dalam tata kelola produksi, perizinan, dan akses pembiayaan.
Untuk Empowerment, Rokhmin mengusulkan pembentukan Forum Pemuda Tani Desa agar generasi muda mendapat ruang berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan memperjuangkan kebutuhan mereka.
Rokhmin menyatakan bahwa konsep tersebut bukan hanya teori dan merujuk pada laporan International Fund for Agricultural Development (IFAD) tahun 2019 dan 2020.
Ia menyebutkan beberapa pengalaman internasional yang relevan.
Di Rwanda, program pengembangan rantai nilai agribisnis berhasil menciptakan lebih dari 65.000 lapangan kerja baru bagi pemuda desa dan melahirkan lebih dari 12.000 usaha mikro agribisnis pemuda yang dinilai layak memperoleh pendanaan perbankan.
Di Vietnam, keterhubungan petani muda dengan jaringan off-taker industri mampu meningkatkan pendapatan bersih usaha tani pemuda sebesar 35–50 persen.
Di Kolombia, pengembangan rantai nilai di kawasan pascakonflik menyerap lebih dari 35.000 pemuda pedesaan ke dalam pekerjaan pascapanen dan pengolahan, dengan volume penjualan kolektif meningkat hingga 300 persen dalam empat tahun.
Rokhmin menegaskan kombinasi kreativitas generasi muda, teknologi, kepastian pasar, penguatan koperasi, dan dukungan pemerintah dapat mempercepat regenerasi petani.
Ia menggambarkan masa depan kedaulatan pangan bukan lagi diukur dari kerja cangkul spekulatif, melainkan dari keterampilan teknologi generasi muda yang didukung kepastian pasar dan perhatian pada kelestarian lingkungan.
Sebagai langkah praktis yang dapat dimulai dari tingkat desa, Rokhmin menyarankan pemanfaatan Dana Desa untuk membiayai unit IBPD.
Langkah awal yang diusulkan adalah menyisihkan sebagian Dana Desa untuk membangun satu unit IBPD, merangkul 10-20 pemuda potensial, dan menghubungkan mereka dengan off-taker lokal seperti supermarket atau restoran.
Pemuda didorong mengelola komoditas unggulan berdasarkan pesanan pasar yang sudah ada sehingga persepsi bahwa pertanian hanya kerja fisik di sawah dapat berubah.
Peran pemerintah pusat dan daerah juga dianggap krusial sebagai jembatan antara pemuda tani dan industri.
Beberapa kebijakan yang direkomendasikan termasuk membangun sistem rantai pasok tertutup yang mengikat bantuan dengan kemitraan industri, menyediakan platform digital informasi pasar, dan memberi insentif bagi industri yang konsisten menyerap produk pemuda tani lokal.
Selain itu, penguatan mitigasi risiko melalui BUMN atau BUMD pangan sebagai pembeli siaga dan perluasan asuransi pertanian untuk menghadapi risiko cuaca juga menjadi prioritas.
Rokhmin berharap pendekatan ini dikembangkan menjadi gerakan nasional mengingat urgensi regenerasi karena sebagian besar petani saat ini telah berusia di atas 50 tahun.
“Sudah saatnya lebih diintensifkan menjadi gerakan nasional, karena tantangannya sudah di depan mata, dan harapannya ada pada Generasi Muda Tani, bukan Petani Hari Ini yang sudah berusia di atas 50 tahun ke atas,” ujarnya.
Rokhmin adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004, dan menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).







