Pemerintah memberikan peringatan keras kepada importir pakan terkait dugaan permainan harga yang membebani peternak rakyat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 11 Agustus 2026.
Amran memerintahkan Satgas Pangan Mabes Polri untuk segera memeriksa perusahaan yang diduga melakukan manipulasi harga.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan dimulai Rabu (12/8) dan akan dilakukan secara tegas menurut arahan kementerian.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran dalam tata niaga pakan, Amran menyatakan akan mencabut izin impor perusahaan yang bersangkutan.
Lebih jauh, kementerian menegaskan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tidak akan memperoleh kembali izin impor selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi sembarangan terhadap pelaku usaha, tetapi akan bertindak tegas ketika ada bukti pelanggaran.
Pengawasan terhadap tata niaga pakan akan diperkuat untuk menangani kemungkinan pelanggaran administratif, praktik monopoli, maupun tindak pidana.
Penegakan aturan dianggap penting untuk mencegah beban biaya pakan ditempatkan tidak wajar kepada peternak.
Amran menekankan perlunya menjaga keberlangsungan usaha sekitar 3,8 juta peternak yang bergantung pada sektor perunggasan.
Sebagai bagian dari pengendalian biaya produksi, distribusi pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan Bulog dipastikan berlanjut hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menjaga harga telur di tingkat peternak dengan mekanisme HPP atau harga pembelian pemerintah untuk mencegah tekanan ganda pada peternak akibat tinggi biaya pakan dan lemahnya penyerapan produksi.
Upaya penyerapan telur diperkuat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dukungan Program Makan Bergizi Gratis, yang pelaksanaannya berdasarkan instruksi dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
Kombes Pol Derry Agung Wijaya dari Satgas Pangan menyatakan setiap laporan akan diverifikasi dan ditelusuri melalui pemeriksaan lapangan sebelum ditentukan bentuk pelanggarannya.
Derry menegaskan perbedaan harga antara acuan pemerintah dan kondisi lapangan tidak otomatis masuk ranah pidana; penanganan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kewenangan lembaga terkait.
Pelaporan yang berisi dugaan praktik monopoli akan diteruskan ke KPPU, pelanggaran administratif ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika ditemukan unsur pidana akan diproses menurut hukum.
Pemerintah menegaskan tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sehat, namun pihak yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan.
Amran menutup dengan menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum akan menjadi acuan dalam menghadapi pelanggaran di sektor perunggasan.







