Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat VIII, menyatakan pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Cirebon telah memasuki tahap awal pada 2026.
Dua lokasi yang dibidik adalah Lemahwungkuk dan Panjunan, hasil perjuangan yang menurutnya berhasil direalisasikan tahun ini (dikutip Kamis (30/7/2026)).
Pekerjaan fisik ditandai dengan pengurugan lahan menggunakan alat berat di kawasan Cangkol sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.
Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilaksanakan bersama Komisi IV DPR RI berdasarkan aspirasi masyarakat nelayan.
Rokhmin, yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, menegaskan KNMP tidak boleh hanya menjadi proyek infrastruktur semata.
Menurutnya, tujuan utama adalah menciptakan nilai tambah bagi produksi perikanan sehingga nelayan tidak semata-mata bergantung pada penjualan ikan segar.
Saat ini banyak nelayan masih menjual hasil tangkapan dalam kondisi segar sehingga harga mudah turun ketika produksi berlimpah akibat keterbatasan fasilitas seperti penyimpanan dan pabrik es.
Untuk itu KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi tempat pendaratan dan pelelangan ikan, pabrik es, cold storage, ruang pengolahan, sanitasi dan air bersih.
Fasilitas lain yang disiapkan mencakup pengelolaan limbah, rantai dingin, serta sarana pemasaran untuk memperkuat nilai jual produk perikanan.
Di sektor hulu, program mendorong penggunaan alat tangkap selektif, mesin kapal hemat bahan bakar, informasi daerah penangkapan ikan, prakiraan cuaca, serta perangkat keselamatan melaut.
Dengan pengolahan yang lebih baik, produk perikanan dapat diubah menjadi fillet, abon, bakso ikan, kerupuk, serta produk siap masak dan beku yang memiliki daya simpan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi.
Peningkatan kapasitas nelayan menjadi fokus melalui pelatihan, standardisasi mutu produk, pengemasan, sertifikasi halal, serta perizinan usaha dan pemasaran digital.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses pasar modern seperti hotel, restoran, dan katering bagi produk perikanan lokal.
Penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian, terutama melalui pengembangan koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) agar nelayan memiliki daya saing dan posisi tawar yang lebih kuat.
Rokhmin menyebut pembangunan KNMP di Cangkol berangkat dari aspirasi yang dihimpun lewat kegiatan reses dan kunjungan lapangan, lalu diperjuangkan di Komisi IV hingga mencapai tahap realisasi.
Ia menekankan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk “belanja masalah” dan memastikan kebijakan negara menjawab kebutuhan rakyat.
Seluruh proses pembangunan menurutnya harus dikawal ketat agar berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar mutu, dan bebas dari penyimpangan.
Keberhasilan program harus diukur dari peningkatan produktivitas, penurunan biaya melaut, pertumbuhan industri olahan, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya pendapatan keluarga nelayan.
“Kekayaan laut harus jadi kemakmuran pesisir.”







