Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menempatkan perlindungan tenaga kerja migran sebagai prioritas, bukan sekadar fokus pada proses pemberangkatan ke luar negeri.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Pemerintah menegaskan peningkatan pengawasan terhadap perekrutan pekerja migran melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
SKB tersebut melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) untuk menutup celah penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Veronica Tan mengingatkan adanya modus operandi seperti pemanfaatan portal pemberangkatan dengan akses cepat atau penggunaan kata sandi palsu yang mempermudah rekruitmen tanpa perlindungan memadai bagi pekerja.
Koordinasi juga diperluas bersama Kementerian Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar korban TPPO mendapatkan penanganan cepat, termasuk layanan kesehatan jika memerlukan perawatan medis.
Pemberantasan TPPO menurut KemenPPPA memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan peran aktif masyarakat.
Veronica menekankan pentingnya edukasi publik dan pelaporan dari masyarakat di tengah derasnya informasi digital agar praktik-praktik berisiko dapat segera ditindaklanjuti.







