Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat telah menangani 60 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Angka tersebut menandai kenaikan laporan TPPO dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024 tercatat 39 kasus, lalu meningkat menjadi 59 kasus pada 2025, dan sampai Juni 2026 tercatat 60 kasus yang sedang ditangani.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan hal ini dalam keterangan resmi pada Kamis, 30 Juli 2026.
Siska menegaskan bahwa pemprov terus memperkuat layanan pendampingan bagi korban, meliputi dukungan psikologis, sosial, serta pendampingan hukum.
Pendampingan tersebut menurutnya berlangsung hingga proses pemulihan korban benar-benar selesai dan tidak berhenti hanya pada saat pemulangan.
Salah satu perkara yang masih ditangani berasal dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan 13 korban asal Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi para korban saat memberikan kesaksian di persidangan.
Siska menyebutkan bahwa minggu lalu pihaknya mendampingi ketiga belas warga tersebut dalam persidangan dan menghargai peran LPSK agar proses hukum berjalan lancar.
Sebagai upaya pencegahan, Pemprov Jawa Barat telah membentuk Gugus Tugas TPPO dan Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemerintah provinsi juga menerapkan moratorium keberangkatan pekerja migran perempuan yang masih memiliki anak balita.
Langkah kebijakan ini diharapkan mengurangi kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang serta memperkuat perlindungan terhadap anak dan keluarga.







