Bapenda Kota Bekasi memulai penelusuran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menyampaikan rencana pengiriman surat kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Surat tersebut berisi daftar nama ASN yang tercatat menunggak pembayaran pajak kendaraan.
Tujuan pengiriman surat itu adalah untuk memberi peringatan resmi agar para ASN segera memenuhi kewajiban pajaknya.
Solikhin menegaskan langkah ini bagian dari upaya menertibkan kepatuhan internal sebelum melakukan penertiban terhadap masyarakat umum.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Solikhin pada Kamis, 30 Juli 2026.
Selain fokus pada ASN, Bapenda juga memperketat penelusuran kepatuhan PKB di kalangan masyarakat umum.
Menurut Solikhin, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih 60 persen.
Ia menilai pengingat dan penelusuran perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Solikhin memperkirakan jika tingkat kepatuhan naik 10 persen, potensi tambahan penerimaan dari PKB mencapai lebih dari Rp53 miliar.
“Kalau tingkat kepatuhan naik 10 persen saja, potensi tambahan penerimaannya sekitar Rp53 miliar,” ujar Solikhin.
Penambahan penerimaan tersebut diharapkan membantu pencapaian target pendapatan daerah.







