Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memperkirakan terdapat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun yang belum tergarap maksimal untuk APBD Kalbar Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan itu disampaikan saat Krisantus menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pendapat akhir kepala daerah serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Krisantus menilai potensi penerimaan daerah sangat besar namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
Salah satu sumber yang dianggap mendesak untuk dioptimalkan adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Menurutnya, target PAP saat ini sebesar Rp26 miliar terlalu kecil jika dibandingkan dengan aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah ini.
Ia mengutip contoh perusahaan seperti PT ICA yang tercatat membayar PAP sekitar Rp1,7 miliar pada 2025 dan diproyeksikan naik melebihi Rp2 miliar pada 2026.
Berdasarkan contoh tersebut, Krisantus menegaskan bahwa target Rp26 miliar belum mencerminkan potensi riil.
Selain itu, ia mengamati banyak kendaraan operasional perusahaan tambang dan sawit menggunakan pelat nomor luar daerah, bahkan ada yang tanpa nomor polisi.
Kondisi ini dinilai menggerus potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi Kalbar karena konsumsi BBM tidak tercatat sebagai kontribusi daerah.
Untuk menertibkan praktik tersebut, Krisantus mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) agar ada langkah terstruktur dalam penegakan aturan pelat nomor kendaraan.
Wagub juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyimpangan distribusi BBM yang kerap memicu kelangkaan bagi masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik melalui sinergi antara PLN, Pemprov Kalbar, dan BUMD.
Percepatan pengerukan alur dangkal Sungai Kapuas juga disebut perlu agar distribusi BBM dan barang logistik melalui jalur air tidak terhambat.
Pada akhir Rapat Paripurna, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 disepakati untuk segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lambat dalam tiga hari kerja untuk evaluasi sesuai regulasi yang berlaku.







