Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menegaskan bahwa konsep Ekonomi Biru harus menjadi poros pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu disampaikan saat memberi pembekalan kepada anggota DPRD dan pengurus DPC PDI Perjuangan se-Indonesia dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) di Makassar, dikutip Rabu (8/7/2026).
Rokhmin, yang juga Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI), mengingatkan Indonesia memiliki modal alam yang besar sebagai negara kepulauan.
Ia merujuk pada luas wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Menurutnya, potensi kelautan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Rokhmin memotret kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi sektor informal.
Dia menyebut sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia atau sekitar 86,6 juta orang berada di sektor informal.
Struktur usaha yang dikuasai usaha mikro juga menjadi sorotan.
Dari sekitar 64,2 juta unit UMKM, 99,9 persen merupakan usaha mikro yang belum mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan.
Rokhmin menilai kondisi itu berisiko menimbulkan involusi ekonomi jika tidak segera diatasi.
Ia juga memperingatkan potensi bonus demografi bisa berubah menjadi beban jika lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan tidak memadai.
Tingkat pengangguran kelompok usia 15–24 tahun disebut mencapai 17,32 persen.
Kelompok NEET (Not in Employment, Education, and Training) diperkirakan mencapai sekitar 9 juta anak muda atau 20,31 persen.
Selain persoalan tenaga kerja, Rokhmin mencatat adanya penyusutan jumlah kelas menengah nasional.
Menurut data yang dipaparkannya, jumlah masyarakat kelas menengah turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, atau berkurang hampir 9,5 juta jiwa.
Penurunan kelas menengah itu, kata dia, berdampak pada konsumsi domestik yang selama ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi fiskal, Rokhmin mengingatkan ruang keuangan negara semakin menipis karena beban pembayaran bunga utang yang mendekati Rp500 triliun per tahun.
Ia menyebut pembayaran bunga utang hampir setara dengan defisit APBN dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara.
Rokhmin juga menyoroti empat tantangan global yang harus diantisipasi Indonesia.
Keempat tantangan tersebut adalah meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang internasional, krisis lingkungan akibat perubahan iklim, serta disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), robotika, dan digitalisasi.
Jika gagal beradaptasi, implikasinya antara lain penurunan investasi, melemahnya industri nasional, peningkatan pengangguran, dan bertambahnya angka kemiskinan, menurutnya.
Sebagai jawaban, Rokhmin mendorong Ekonomi Biru sebagai paradigma pembangunan baru yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Ia merinci 11 sektor yang dianggap berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru, yaitu perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, dan pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional.
Nilai ekonomi gabungan dari sektor-sektor tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun.
Rokhmin menyatakan potensi itu mampu membuka sekitar 45 juta lapangan kerja baru untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara maju, mulai dari kekayaan sumber daya kelautan, bonus demografi, hingga posisi strategis di jalur perdagangan dunia.
Namun, upaya tersebut membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta hilirisasi industri dan inovasi.
Rokhmin juga menyebutkan pengalamannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 dan peran internasionalnya sebagai Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.
Bimtek di Makassar itu sekaligus menjadi wadah konsolidasi PDI Perjuangan untuk menjadikan sektor maritim arus utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran DPP PDI Perjuangan, antara lain Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Pareira, Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, Mercy Chriesty Barends, dan Sukamdani.







