Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan dukungan terhadap penyidikan dugaan korupsi terkait pasokan batu bara yang kini ditangani Kortastipidkor Polri.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, memastikan organisasi itu akan mengawal proses penyidikan hingga tuntas dan siap menyerahkan data tambahan kepada penyidik.
Pernyataan Boyamin disampaikan kepada wartawan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Ia mengungkap telah mengantongi sejumlah data yang diduga menunjukkan manipulasi terkait kualitas dan kuantitas batu bara.
Boyamin juga menyoroti dugaan selisih harga yang merugikan PLN, yakni batu bara diduga dibeli pedagang seharga 3.000 lalu dijual kepada PLN seharga 4.000.
Kasus ini berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kortastipidkor Polri menyatakan penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut masih berlanjut.
Perkara resmi dinaikkan ke tahap penyidikan sejak Sabtu, 4 Juli 2026 setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan penyidik terus mengembangkan penyidikan dan mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan serta distribusi pasokan batu bara.
Totok menyebut penyidikan mencakup rentang waktu 2018 hingga 2026.
Penyidik menemukan dugaan keterlibatan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA, dalam perkara ini.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo, menyatakan tim menemukan beberapa modus dugaan, antara lain manipulasi dokumen serta kualitas dan kuantitas batu bara.
Sampai saat ini belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Sedikitnya 16 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Penyidik masih menganalisis dokumen dan bukti lain terkait perkara ini.
Potensi kerugian negara akibat dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.







