Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembagian tanggung jawab hukum dalam sektor penerbangan diperjelas, terutama terkait batas kewenangan antara Pilot in Command (PIC), instruktur, dan student pilot.
Permintaan itu muncul untuk mencegah terjadinya proses pidana terhadap peserta pelatihan yang sejatinya tidak memiliki kewenangan operasional penuh.
Pernyataan disampaikan Rieke dalam keterangan resmi kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026), menanggapi perkara yang menjerat seorang student pilot bernama Vidi Eskafaris Gumilang.
Menurut Rieke, prinsip hukum pidana seperti geen straf zonder schuld harus tetap menjadi landasan; seseorang tidak semestinya dipidana tanpa bukti adanya kesalahan konkret.
Ia menegaskan bahwa penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan atau kealpaan, serta pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan nyata terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan.
Dalam konteks kasus ini, posisi hukum Vidi sebagai student pilot harus dibuktikan secara jelas sebelum tanggung jawab pidana dialamatkan kepadanya.
Rieke mengingatkan bahwa regulasi penerbangan menempatkan tanggung jawab operasional pada Pilot in Command (PIC).
Oleh karena itu, perlu ada pembuktian sah apabila penegakan hukum hendak memperluas pertanggungjawaban kepada peserta pelatihan.
Ia juga meminta transparansi mengenai pihak yang berwenang menentukan rute penerbangan, menerima penumpang, memeriksa dokumen perjalanan, serta mengambil keputusan operasional selama penerbangan.
Rieke memberi apresiasi atas langkah tim penasihat hukum Vidi yang mengajukan eksepsi sebagai upaya perlindungan hak konstitusional kliennya.
Menurutnya, eksepsi adalah mekanisme yang sah untuk menguji apakah proses penuntutan oleh jaksa telah memenuhi persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap siswa penerbangan yang memang belum memiliki kewenangan pengambilan keputusan operasional.
Rieke menegaskan bahwa negara hukum diuji bukan sekadar saat menghukum yang bersalah, melainkan ketika mampu melindungi hak mereka yang belum terbukti bersalah menurut hukum.
Ia mengingatkan bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Merauke harus dipahami sebagai pengingat bahwa penegakan hukum berkeadilan mensyaratkan due process of law, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berjalan bersamaan.







