Komisi D DPRD Sumatera Utara menyambut positif keputusan Gubernur Bobby Nasution yang memilih berkantor langsung di Kepulauan Nias selama tiga bulan sebagai upaya percepatan pembangunan.
Anggota pimpinan Komisi D, Timbul Jaya Sibarani, menilai kehadiran pemerintahan provinsi secara permanen di lapangan menunjukkan komitmen untuk memastikan program berjalan efektif.
Timbul menyampaikan kunjungan Komisi D bertujuan memantau pelaksanaan program Pemprov Sumut dan mengecek pemanfaatan anggaran secara langsung.
Inspeksi dilakukan di kawasan Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara, pada Kamis (6/8).
Menurut Timbul, alokasi anggaran untuk Kepulauan Nias mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, irigasi, dan pendidikan.
Ia mengatakan timnya sudah melihat kemajuan pada beberapa program dan menilai manfaatnya terhadap peningkatan ekonomi lokal.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menyebutkan bahwa model kepemimpinan yang diterapkan dengan berkantor di wilayah terdampak mempermudah pemahaman terhadap persoalan warga.
Defri menekankan pentingnya pengawasan langsung agar dana daerah digunakan tepat guna dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Nias.
Gubernur Bobby Nasution menginformasikan bahwa Pemprov Sumut mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada 2026.
Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp250 miliar.
Komisi D menegaskan akan terus memantau realisasi program agar dampak pembangunan terhadap masyarakat Kepulauan Nias dapat maksimal.







