Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan belasungkawa mendalam atas kebakaran yang menimpa KMP Mutiara Sentosa 2 di Perairan Utara Sumenep, Madura.
Politikus itu memperingatkan agar peristiwa ini tidak dianggap sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan berpotensi sebagai kelalaian berat yang menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia.
Insiden terjadi pada kapal yang membawa 271 penumpang.
Berdasarkan data awal, lima orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 penumpang masih berstatus hilang.
Rieke menyebut dugaan penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada sebuah truk bermuatan plastik yang berada di atas kapal.
Menurut dia, penyebab tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem proteksi kebakaran serta pemeriksaan muatan sebelum berlayar.
Rieke menuntut investigasi pidana yang mendalam oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Kepolisian.
Ia menekankan otoritas pelayaran dan pihak perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan, termasuk ketentuan Pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.
Permintaan lain yang diajukannya adalah agar Tim SAR Gabungan mengoptimalkan upaya pencarian tanpa dibatasi jam operasional formal demi menemukan korban yang masih hilang.
Rieke juga mendesak PT Atosim Lampung Pelayaran membuka data manifes penumpang secara transparan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban.
Ia menegaskan perusahaan wajib menjamin pemberian santunan serta ganti rugi yang cepat dan adil bagi korban dan keluarga.
Selain itu, Rieke meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan seluruh armada PT Atosim Lampung Pelayaran.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar keselamatan publik, ia menilai izin operasi perusahaan harus dicabut untuk memberikan efek jera.
Rieke menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya akuntabilitas dan perlindungan hak hidup serta rasa aman warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.







