Ribka Tjiptaning dari PDI Perjuangan menyatakan bahwa Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, merupakan tonggak penting sekaligus awal dari proses Reformasi di Indonesia.
Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan puncak kejengkelan publik terhadap praktik pemerintahan di masa Orde Baru.
Ribka menyampaikan bahwa ruang di kantor DPP PDI tidak hanya menjadi arena perselisihan internal antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.
Tempat itu berubah menjadi titik pertemuan berbagai elemen masyarakat sipil yang menuntut perubahan politik.
Ia menyebut bahwa kelompok yang hadir saat itu tidak terbatas pada kubu PDI Pro-Mega; mahasiswa, kaum miskin kota, buruh, tani, nelayan, serta organisasi pemuda seperti Pijar, Aldera, PRD, dan Mari turut berkumpul.
Represi yang dijalankan rezim, kata Ribka, justru memperkuat dukungan publik dan memosisikan Megawati sebagai simbol perlawanan rakyat.
Gelombang solidaritas terhadap tuntutan politik semakin besar meski aparat dan pemerintah kala itu menindak aktivis dengan berbagai tuduhan.
Bagi Ribka, momentum 27 Juli menjadi cikal bakal lahirnya Reformasi yang membuka ruang perubahan sistem politik nasional.
Ia menegaskan peringatan 27 Juli seharusnya dipandang sebagai warisan seluruh bangsa, bukan semata kepentingan PDI Perjuangan.
Tanpa peristiwa itu, menurutnya, jalur menuju Reformasi mungkin tidak terbuka; dan tanpa Reformasi, peluang bagi masyarakat biasa untuk menempati jabatan publik akan jauh lebih terbatas.
Ribka mencontohkan bahwa Reformasi memungkinkan anak buruh bisa jadi gubernur, anak petani bisa jadi bupati, dan anak tukang kayu bisa jadi presiden.
Salah satu agenda penting yang diperjuangkan dalam peristiwa Kudatuli adalah pencabutan Dwi Fungsi ABRI, demi membangun tata kelola sipil-militer yang sehat.
Ia menekankan perlunya menjaga independensi institusi militer dan kepolisian sesuai koridor reformasi dan menolak kembalinya penyatuan ABRI dan Polri.
Ribka juga menyinggung dugaan keterlibatan beberapa aktor rezim dan aparat keamanan dalam pengambilalihan kantor DPP PDI pada 1996 silam.







