Pemerintah Provinsi Banten mengakui ada hambatan dalam pelaksanaan Program Sekolah Gratis setelah tujuh sekolah swasta memilih mundur dari program tersebut.
Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Rachmat Tamam, menyatakan pengunduran diri itu terkait besaran subsidi yang dianggap belum mampu menutup biaya operasional sekolah.
Menurut Rachmat, keputusan keluar diambil oleh pihak sekolah secara mandiri dan bukan hasil pemutusan kerja sama oleh pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa bila kontrak harus dihentikan diperlukan perubahan surat keputusan serta pembuatan berita acara, sehingga proses tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Rachmat menyampaikan pernyataannya pada Kamis 23 Juli 2026.
Sekolah-sekolah yang mundur berasal dari Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak, dengan jumlah total tujuh sekolah.
Saat ini Dindikbud masih melakukan pendataan terhadap surat pengunduran diri yang masuk dari sekolah-sekolah tersebut.
Beberapa kepala sekolah beralasan bahwa besaran bantuan dari Pemprov belum cukup jika seluruh kebutuhan operasional hanya mengandalkan subsidi pemerintah.
Rachmat memperkirakan jumlah sekolah yang menganggap pembiayaan tidak menutup kebutuhan berada di bawah sepuluh institusi.
Pemerintah daerah menyatakan akan mengevaluasi dampak mundurnya sekolah terhadap peserta didik dan menyiapkan langkah mitigasi.
Peserta didik yang sebelumnya menerima layanan melalui Program Sekolah Gratis akan difasilitasi untuk pindah ke sekolah swasta lain yang masih mengikuti program.
Dindikbud juga menegaskan tidak ada kewajiban bagi sekolah swasta untuk bergabung sehingga pemerintah tidak dapat memaksa partisipasi.
Jika sebuah sekolah keluar, ada kemungkinan siswa harus membayar biaya pendidikan di sekolah asal, kecuali mereka dipindahkan ke sekolah lain yang masih berstatus peserta program.
Selain pengunduran diri, Dindikbud menerima laporan dugaan pungutan terhadap siswa di sejumlah sekolah peserta Program Sekolah Gratis.
Setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil tindakan sanksi terhadap sekolah yang terbukti melanggar aturan.
Rachmat menyebutkan beberapa kasus sudah ditindaklanjuti melalui pemanggilan; ada sekolah yang mengembalikan pungutan setelah dihubungi, dan otoritas akan menelusuri dasar pemungutan tersebut.
Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa Program Sekolah Gratis harus menjangkau akses pendidikan sekaligus menjamin mutu pelayanan.
Andra memberi penghargaan kepada sekolah-sekolah yang menjalankan program tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.







