Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut menetapkan seorang advokat berinisial DT sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana pesangon.
Penetapan itu menyusul laporan dari beberapa mantan karyawan PT Torganda yang mengaku tidak menerima seluruh hak pesangon mereka.
Berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/SP2HP/1696/VII/Res.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Juli 2026 dan Laporan Polisi terdaftar dengan Nomor: LP/B/263/II/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 14 Februari 2026, perkara ini terus diproses.
Kuasa hukum para korban, Rustam Efendi Pandiangan, menyampaikan informasi mengenai penetapan tersangka itu pada Senin (20/7).
Menurutnya, setelah digelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa bukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.
Kasus bermula ketika sejumlah mantan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja diwakili DT dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
Hak-hak mereka kemudian dimasukkan ke dalam daftar tagihan kreditur Preferen sesuai Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 45/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2023/PN Niaga Medan tertanggal 29 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Medan.
Pada pelaksanaan putusan tersebut, pada Tanggal 26 April 2024, PT Torganda membayar tunai hak pesangon dan menyerahkan nominal kepada pihak yang menerima melalui DT di Kantor PT Torganda, Jalan Abdullah Lubis.
Jumlah yang dibayarkan perusahaan tercatat: kepada Indahwati Telaumbanua (ahli waris Meniati Gea) sebesar Rp634.381.881, kepada Damawati Laia (ahli waris Jasmadi Laia dan Renawati Telaumbanua) sebesar Rp972.455.154, dan kepada Medila Zai sebesar Rp380.652.591.
Namun faktanya para korban menerima jumlah jauh lebih kecil, yaitu Indahwati Telaumbanua sebesar Rp74.500.000, Damawati Laia sebesar Rp149.000.000, dan Medila Zai sebesar Rp70.000.000 yang diberikan oleh DT secara tunai.
Para korban baru menyadari adanya indikasi penyelewengan pada Desember 2025 setelah mengetahui karyawan lain memperoleh kompensasi penuh sesuai putusan pengadilan.
Mereka lalu mendatangi Kantor Kebun Torganda untuk menanyakan hak yang seharusnya diterima.
Kuasa hukum menuding modus yang dilakukan terlapor dan pihak terkait adalah tidak menginformasikan besaran hak sesuai putusan dan tidak melibatkan korban dalam penerimaan pembayaran secara langsung.
Rustam berharap berkas perkara segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar perkara dapat disidangkan dan pihaknya akan menghadirkan korban lain sebagai saksi di pengadilan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kerja penyidik, termasuk Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Reskrimum Poldasu, dalam upaya pengungkapan kasus ini.
Menurut Rustam, keterlibatan Polri dalam penanganan perkara ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.







