DELISERDANG, Jenggala – Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dinilai melakukan pemborosan uang dengan merental (sewa) mobil dinas listrik Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp1.098.000.000 atau Rp1,09 Miliar per tiga tahun.
Padahal sebelumnya Pemkab Deliserdang menggelontorkan Rp3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (Gempar Sumut) Fajar Rivana Sinaga, ketika dihubungi, Selasa (12/5).
Fajar menjelaskan, bahwa angka Rp1.098.000.000 itu didapat berdasarkan jumlah biaya sewa mobil dinas Bupati Deliserdang berjenis Chery J6 atau SUV listrik bergaya off-road sebulan seharga Rp15.800.000 jika biaya setahun Rp189.600.000 dan selama tiga tahun Rp568.800.000.
Sedangkan mobil dinas untuk Wakil Bupati berjenis Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid (HEV) sewa sebulan seharga Rp14.700.000, setahun Rp176.400.000 dan selama tiga tahun senilai Rp529.200.000.
Diterangkan biayanya pengadaan mobil listrik itu ditanggung Anggaran Penggunaan Belanja Daerah (APBD). Dari pos pengeluaran Sekretariat Bagian Umum Pemkab Deliserdang
“Maka untuk sewa mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati selama tiga tahun uang rakyat yang digelontorkan sebesar Rp1.098.000.000. Ini sangat-sangat pemborosan Pak Presiden Prabowo. Dimana baru setahun Pemkab Deliserdang juga mengeluarkan biaya Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, beserta istri mereka yang menjabat sebagai pengurus PKK,” kata Fajar.
Fajar menyayangkan, alasan Pemkab Deliserdang menyewa mobil listrik dengan alasan efisiensi, padahal jika dihitung-hitung biaya sewa selama tiga tahun tersebut bisa membeli harga mobil itu sendiri.
“Logikanya dimana? Kalau disewa itu jelas tidak menjadi hak milik, padahal harga sewa tiga tahun itu bisa membeli mobil tersebut,” katanya.
Selain itu, kata Fajar dimana sebelumnya informasi yang didapatnya Bupati Deliserdang memiliki mobil dinas Ford Ranger, Toyota Kijang Innova Zenix dan mobil jenis Sedan. Sedangkan Wakil Bupati Deliserdang memiliki mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan mobil jenis Sedan.
“Jangan karena alasan efisiensi anggaran biaya BBM. Tahun 2025 lalu dibeli, sekarang malah sewa mobil lagi. Kan aneh juga cara berpikirnya ini jelas pemborosan anggaran. Ini tidak ada efisiensinya, apabila mobil bupati pakai tenaga listrik, lantas mobil pendamping pakai BBM. Kan tidak tepat juga,” ungkapnya.
Ditambahkannya, bila Pemkab Deliserdang mau melakukan efisiensi harusnya yang dibeli atau disewa bus bertenaga listrik. “Dan apabila, bupati atau wakil bupati kunjungan kerja, dapat mengendarai bus tersebut.”Ini niat efisiensi atau mau pamer?” tanya Fajar.
Sementara itu sebelumnya Kabag Umum Pemkab Deliserdang Agung Tritanto membantah bahwa Pemkab Deliserdang memiliki konsep setiap setahun sekali melakukan pengadaan untuk mengganti mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati.
“Nggak. Inikan, itu tadi dalam rangka menghabiskan yang lama-lama. Kita tidak mau lagi yang model lama itukan terlalu boros kita. Jadi cara menghabiskannya pertama kita sistemnya main sewa, itukan mengikis ini. Bukan kita mau pemborosan anggaran,” katanya saat ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.
Menurut Agung justru dengan menyewa mobil listrik tersebut, Pemkab Deliserdang menghormat anggaran. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum lainnya.
Agung menyebut, kontrak dengan penyedia sewa selama tiga tahun dengan harga untuk Bupati Deliserdang Rp15.800.000/bulan dan Wakil Bupati Rp14.700.000. “Sewanya untuk Pak Bupati Rp15.800.000 kalau tidak salah,” katanya.
“Kalau untuk Pak Wakil Bupati Rp14.700.000, sama ini sewa. Zenix Haybered,” tambahnya.
Agung juga mengakui bahwa kontrak di sewanya tersebut selama tiga tahun.
Sebelumnya baik Bupati dan
Wakil Bupati sebut Agung memiliki mobil yang dibeli secara secara cash (tunai). “Ini (sebelumnya) beli. Baru ini kita main sewa,” ungkapnya. (wsp/a16/d2)
Jenggala







