Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan kebijakan untuk memangkas ketergantungan impor bahan baku obat yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 90 persen.
Upaya ini akan ditempuh melalui perbaikan regulasi dan kemudahan pada rantai pasok industri farmasi nasional.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa impor mencakup tiga kategori bahan baku: raw material, intermediate, dan produk yang masuk ke Indonesia untuk proses pengemasan ulang.
Menurutnya, ketiga komponen tersebut masih mendominasi pasokan bahan baku obat bagi kebutuhan dalam negeri.
Pernyataan Taruna disampaikan usai Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Taruna menekankan bahwa ketersediaan obat merupakan bagian dari ketahanan nasional dan ketergantungan impor perlu dikurangi secara bertahap.
BPOM menetapkan target pengurangan bertahap; contoh skenario yang disebutkan adalah penurunan dari 90 persen menjadi 80 persen, lalu menuju 70 persen dan seterusnya.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah relaksasi regulasi untuk mempermudah perubahan sumber pasok bahan baku bagi industri farmasi.
Taruna memastikan bahwa kelonggaran aturan tersebut tetap akan menegaskan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk obat.
Langkah awal yang digarisbawahi adalah pembenahan sistem regulasi untuk memberikan kepastian pada saat pergantian supply chain.
Selain regulasi, aspek kemasan juga menjadi perhatian BPOM sebagai bagian penguatan rantai pasok di tengah dinamika geopolitik global.
Untuk itu, BPOM telah menjalin kerja sama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) guna menindaklanjuti persoalan kemasan dan ketahanan pasokan.







