Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pertanian memperkuat upaya peningkatan produksi pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Pengaturan pendistribusian dan penetapan harga pupuk bersubsidi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, menyampaikan keterangan tersebut di kantor dinasnya di Pematang Raya, Selasa (13/7).
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan petani dalam Kelompok Tani agar data mereka tercatat secara resmi dalam e-RDKK.
Petani yang belum terdaftar atau menghadapi kendala akses dipersilakan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah Nagori atau kecamatan masing-masing.
Pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang menerapkan prinsip 7T: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.
Aturan itu mengatur bahwa akses pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang tercatat dalam e-RDKK dengan luasan lahan maksimal 2 hektar.
Pendaftaran dalam sistem tersebut menjadi syarat mutlak untuk memperoleh alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian.
Penetapan jenis dan harga pupuk bersubsidi di Kab. Simalungun sepenuhnya berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) RI Nomor 1359 Tahun 2025.
Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan secara nasional sehingga distributor dan Kelompok Pengecer Langsung (KPL) wajib mematuhi satu harga yang sama di seluruh wilayah.
Untuk menjamin ketepatan distribusi dan transparansi, pengelolaan pupuk bersubsidi diintegrasikan melalui platform digital i-Pubers yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.
Sistem ini berfungsi mencatat, mengatur, dan mengawasi aliran penyaluran sehingga alokasi yang diterima petani terekam secara akurat di tingkat daerah maupun pusat.
Pengawasan lapangan diperketat oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kab. Simalungun yang beranggotakan unsur pemerintahan, kepolisian, dan kejaksaan.
Seluruh transaksi penyerahan pupuk bersubsidi wajib dilakukan melalui i-Pubers untuk meminimalkan praktik penimbunan dan penjualan di atas HET sebagaimana tercantum dalam Kepmentan 1359 Tahun 2025.
HET pupuk bersubsidi sesuai jenis masing-masing: Urea Rp. 90.000/zak dan NPK Phonska Rp.92.000/zak.
Dinas Pertanian berkomitmen terus memantau pelaksanaan aturan agar distribusi pupuk tepat sasaran dan mendukung peningkatan produksi pertanian daerah.







