Polri menegaskan sertifikat prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional, tidak menjadi tiket otomatis untuk diterima sebagai anggota.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sehubungan dengan mekanisme rekrutmen yang berlaku.
Dia menjelaskan bahwa piagam atau sertifikat dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam berkas pendaftaran.
Namun, dokumen tersebut tidak menggantikan kewajiban mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang ditetapkan.
Ketentuan penyelenggaraan penerimaan anggota mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri.
Sertifikat Pramuka Garuda disebut secara tegas sebagai salah satu jenis prestasi yang hanya berperan sebagai pendukung berkas.
Setiap calon tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi, kesehatan, psikologis, dan kompetensi teknis sesuai tahapan seleksi.
Proses rekrutmen harus dijalankan berdasarkan kemampuan dan kompetensi pelamar, serta prinsip objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, Polri melibatkan pengawasan eksternal melalui Kompolnas dan sejumlah lembaga mitra.
Instansi yang dilibatkan antara lain Ikatan Dokter Indonesia, perhimpunan psikologi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Pendidikan, serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat.
Polri menyatakan penerapan prinsip BETAH—Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis—sebagai landasan pelaksanaan seleksi agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang setara.
Dengan pengawasan internal dan eksternal tersebut, Polri berharap seluruh tahapan penerimaan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.







