Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menerima kunjungan Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika beserta jajarannya, dikutip Jumat (7/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Sudirta menekankan perlunya memperkuat kemitraan antara DPR RI dan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, selama tindakan aparat berada dalam koridor hukum dan menjamin hak-hak masyarakat sesuai ketentuan undang-undang, tidak ada alasan bagi polisi untuk ragu dalam menjalankan tugasnya.
Pertemuan tersebut terselenggara sebagai upaya mempererat komunikasi serta sinergi antara Komisi III DPR RI dan jajaran Polres Karangasem.
AKBP I Made Santika memaparkan perkembangan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sejak bertugas di wilayah Karangasem.
Kapolres melaporkan keberhasilan mediasi beberapa konflik kemasyarakatan, termasuk sengketa tapal batas dan sejumlah perkara adat yang mulai menemukan titik temu.
Ia juga menyebut penanganan kasus pencurian yang melibatkan sulinggih di Budakeling, serta tindak kejahatan digital yang sempat mengganggu layanan jaringan internet di daerah tersebut.
Salah satu fokus perhatian publik adalah persoalan adat di Desa Adat Bugbug, yang menurut Kapolres kini kondusif kembali.
Masyarakat Desa Adat Bugbug direncanakan menggelar ngaben bersama dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memulihkan dan mempererat ikatan persaudaraan antarkelompok.
Sudirta menegaskan fungsi pengawasan Komisi III bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memastikan penegakan hukum berjalan proporsional.
Ia menyoroti bahwa landasan hukum bagi tugas kepolisian semakin kokoh seiring pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru.
Penerapan mekanisme pengawasan, lanjut Sudirta, membuka kemungkinan pemberian sanksi etik, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana apabila aparat melanggar ketentuan yang berlaku.
Di samping itu, politikus tersebut berharap penerapan pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan sosial selain aspek pemidanaan.







