DELISERDANG, Jenggala – Mahasiswa Cipayung Plus Deliserdang mengapresiasi rekomendasi DPRD Deliserdang kepada Pemkab Deliserdang untuk mengalokasikan gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) sebesar Rp 2 juta dan ditambah insentif Rp500 ribu.
Langkah progresif dari DPRD Deliserdang itu, Pemkab Deliserdang didesak selaras mengalokasikan gaji berserta insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Deliserdang yang peduli terhadap nasib 2.341 guru PPPK Paruh Waktu. Kini kami mendorong agar Pemkab Deliserdang dapat memberikan respon yang selaras demi terciptanya kesejahteraan guru yang berkeadilan,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Deliserdang, Fredy Dermawan, kepada wartawan, Selasa (28/4).
Fredy menyampaikan, apresiasi kepada Pimpinan DPRD Deliserdang, Ketua Zakky Shahri SH, Wakil Ketua masing-masing Agustiawan Saragih SH, Kuzu Serasi Tarigan SE dan H. Hamdani Syahputra S.Sos.
Selain itu, Ketua Komisi IV Rahman dan Anggota DPRD Indra Silaban SH serta yang lainnya mendorong terlaksananya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melahirkan sebuah rekomendasi yang dinilai berkeadilan bagi para guru PPPK PW.
Fredy mengaku, dirinya yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Cipayung Plus bersama Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deliserdang Arief Perdiansyah, Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Deliserdang Hafizh Tampubolon menyebut langkah DPRD Deliserdang mengusulkan Rp 2 juta perbulan dan insentif Rp 500 ribu merupakan sebuah solusi tengah yang sangat patut diapresiasi.
Menurutnya, pemenuhan gaji pokok tersebut bukan sekadar angka, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian ribuan guru yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di Deli Serdang.
“Kami melihat usulan angka Rp2,5 juta dari wakil rakyat di DPRD adalah bentuk kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Kami sangat berharap Pemkab Deliserdang, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dapat menyambut baik usulan ini dan memasukkannya sebagai prioritas utama dalam pembahasan anggaran,” ungkapnya.
“Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat kita butuhkan untuk menjawab harapan ribuan keluarga pendidik kita,” tambah Fredy.
Fredy menekankan pentingnya kejernihan dalam memahami struktur penganggaran agar selaras dengan regulasi nasional. Mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2023 dan berbagai instruksi kementerian terkait, kepastian penghasilan bagi ASN merupakan kewajiban yang harus diakomodasi oleh daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa Gaji Pokok tetap menjadi komitmen mutlak APBD, sesuai dengan amanah Undang-undang. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih persepsi dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Kita ingin membangun sebuah sistem pendidikan yang sehat, di mana guru merasa dihargai melalui hak normatif yang jelas dan transparan,” ungkapnya.
Bupati Ludin Diminta Berpihak Kepada Guru
Sementara itu Ketua HIMMAH Deliserdang, Hafizh Tampubolon meminta agar Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan memberikan atensi langsung terhadap proses ini. Ia meyakini bahwa keberpihakan pada guru akan menjadi cerminan dari visi kemajuan daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan memastikan gaji dan insentif guru PPPK Paruh Waktu terakomodasi di angka Rp2,5 juta, Bupati tidak hanya sekadar menjalankan administrasi, tetapi juga sedang membangun legacy positif. Kami berprangka baik saja bahwa Bupati memiliki komitmen yang kuat untuk melihat kualitas pendidikan di Deliserdang semakin unggul melalui kesejahteraan para pengajarnya,” ungkap Hafizh.
Pastikan Usulan Rp2,5 Juta Terwujud Di APBD
“IMM bersama HMI dan HIMMAH akan terus menjalin koordinasi yang baik dengan Komisi IV DPRD dan dinas-dinas terkait. Fokus utama kami adalah memastikan usulan angka Rp2,5 juta tersebut dapat terwujud dalam dokumen APBD yang sah. Kami percaya dengan komunikasi yang baik dan transparansi anggaran, persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang elegan demi masa depan Deliserdang yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua HMI Fredy Dermawan, Ketua IMM Deliserdang Arief Perdiansyah, Ketua HIMMAH Hafizh Tampubolon pun dalam kesempatannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan moril kepada para guru PPPK Paruh Waktu.
“Aliansi berharap agar momentum pembahasan anggaran kali ini menjadi titik balik bagi perbaikan nasib tenaga pendidik di Kabupaten Deliserdang,” kata Fredy. (wsp/a16)
Jenggala







