Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI melayangkan kecaman tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Didik menyoroti ketidakseimbangan realisasi APBN, di mana pendapatan negara hanya terealisasi 92% sementara belanja justru mencapai 94%.
Akibatnya defisit melebar menjadi 2,81% dari Produk Domestik Bruto, melampaui target semula sebesar 2,53%.
Menurut Didik, tambahan defisit tersebut menambah beban fiskal sebesar Rp54 triliun yang ujung-ujungnya harus ditanggung rakyat.
Fraksi itu menuntut penjelasan komprehensif pemerintah atas 16 poin krusial dalam laporan APBN 2025.
1. Target sosial meleset; tingkat kemiskinan tercatat 8,25% (di atas target 7-8%), dan Nilai Tukar Nelayan hanya 103 dari target 105-108.
2. Dari delapan Prioritas Nasional yang dianggarkan, capaian indikator yang dilaporkan baru mencapai 33% dari target.
3. Pertumbuhan ekonomi realisasi tahun 2025 berada pada 5,11%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 5,2%.
4. Fraksi meminta pemaparan mengenai upaya meningkatkan kualitas belanja supaya lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
5. Diminta laporan capaian belanja pemerintah pusat menurut fungsi sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) huruf a UU APBN 2025 beserta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.
6. Penjelasan mengenai komitmen pada reformasi birokrasi, khususnya hubungan antara belanja pegawai dan peningkatan produktivitas ASN, menjadi tuntutan berikutnya.
7. Pemerintah diminta menguraikan langkah konkret dan hasil nyata peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa.
8. Fraksi meminta data graduasi kemiskinan yang menunjukkan berapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan karena program pemberdayaan.
9. Terkait pendidikan, realisasi anggaran hanya 90,68% dari kewajiban 20% APBN sehingga terdapat Rp67 triliun hak anggaran pendidikan yang tidak terealisasi.
10. Laporan kinerja UU APBN 2025 harus disertai data lapangan yang valid dan akurat, tegas Fraksi PDI Perjuangan.
11. Kejelasan mengenai pemanfaatan Dana Tambahan Sektor Energi Nasional (DTSEN) juga menjadi materi yang diminta.
12. Fraksi menuntut penjelasan tentang penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dampaknya terhadap postur APBN.
13. Rasio utang terhadap PDB naik menjadi 40,5% dari 39,8% pada 2024; sepanjang 2025 pemerintah menarik utang baru sebesar Rp846 triliun sehingga total utang menembus Rp9.658 triliun di akhir tahun.
14. Disoroti pula penggunaan dana rekening penampungan untuk penyelesaian proyek pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp22 triliun dan 2025 sebesar Rp43 triliun.
15. Fraksi meminta transparansi investasi BUMN dan Danantara, termasuk struktur investasi permanen melalui BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta laporan keuangan audited BPI Danantara sebagai basis LKPP.
16. Terakhir, diminta pertanggungjawaban pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan agar sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Meski menyampaikan catatan kritis yang tebal, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menghormati proses konstitusional.
Mereka menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 sesuai mekanisme kedewanan yang berlaku.







