Ketua Umum PP IPPAT Hapendi Harahap mengangkat soal ketidakseragaman prosedur validasi dan pembayaran BPHTB yang masih terjadi di berbagai kabupaten dan kota.
Ia memuji langkah pemerintah yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran PPh atas peralihan hak secara digital karena dinilai mempermudah dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
Namun, menurut Hapendi, inovasi serupa belum diadopsi untuk BPHTB sehingga mekanisme di lapangan bervariasi antar daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, berakibat pada tidak adanya standar nasional untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Perbedaan tata cara itu berpotensi menimbulkan penetapan nilai BPHTB yang bersifat subjektif oleh badan pendapatan daerah, sehingga efisiensi layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta PPAT belum optimal.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa, 7 Juli 2026, Hapendi mendorong agar DPR mengupayakan penataan sistem pembayaran BPHTB yang terstandar dan terotomasi di seluruh daerah.
Tujuannya agar disparitas prosedur dapat dihapus dan proses pelayanan peralihan hak menjadi lebih cepat.
Sementara itu, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Asnaedi menyatakan pihaknya tengah merancang ulang layanan pertanahan untuk mempercepat penyelesaian proses peralihan hak atas tanah.
Menurut Asnaedi, survei internal menunjukkan ada jurang antara standar layanan BPN dan pengalaman masyarakat di lapangan.
Meskipun BPN menetapkan standar lima hari kerja untuk proses peralihan hak, banyak pelapor yang mengaku menunggu berbulan-bulan hingga berkas selesai diproses.
Asnaedi menambahkan bahwa keterlambatan bukan hanya terjadi di BPN tetapi juga pada penyusunan akta oleh PPAT dan pada tahap validasi BPHTB di pemerintah daerah.
Untuk menutup celah tersebut, Kementerian akan menerapkan batas waktu layanan pada setiap tahapan proses, termasuk verifikasi dokumen yang selama ini belum memiliki waktu penyelesaian yang jelas.
Selain itu, sistem antrean bakal dioperasikan berdasarkan prinsip first in, first out supaya berkas yang masuk lebih dulu diproses lebih dulu.







