RB Dwi Wahyu, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan rencana pencetakan ulang buku pelajaran sekolah bukan prioritas mendesak.
Pernyataan itu disampaikan Dwi menjawab rencana pembaruan fisik buku ajar yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi menegaskan pencetakan ulang wajar bila materi sudah usang atau tidak relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini.
Namun ia menilai pencetakan semata karena ukuran huruf yang dianggap kecil tidak layak menjadi alasan pengeluaran besar anggaran.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang lebih substansial.
Ia mencontohkan prioritas yang lebih penting berupa penyusunan bahan ajar yang mampu meningkatkan kompetensi lulusan dan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja.
Dwi mengingatkan pemerintah agar kebijakan penyediaan bahan ajar tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti tata letak atau font.
Ia menekankan pentingnya memastikan baik buku cetak maupun bahan ajar digital benar-benar relevan dengan tuntutan pembelajaran modern.
Dwi juga menyampaikan kekhawatirannya terkait lapangan kerja; menurutnya kebijakan pendidikan harus mampu menekan angka pengangguran di kalangan lulusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dwi pada Minggu (16/8/2026) sebagai tanggapan terhadap inisiasi pembaruan fisik buku pelajaran oleh pemerintahan pusat.
Ia mengusulkan apabila anggaran digunakan untuk cetak ulang, maka prioritas sebaiknya diberikan pada buku yang memang diperlukan sekarang, bukan hanya perubahan tampilan huruf.
Dwi menutup dengan meminta agar setiap keputusan anggaran pendidikan mampu memberi dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan peserta didik.







