Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pengendalian muatan dan pemeriksaan stabilitas kapal menjelang keberangkatan.
Langkah ini difokuskan pada inspeksi pra-keberangkatan untuk mencegah potensi kecelakaan di perairan.
Menhub Dudy Purwagandhi mengemukakan kebijakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan diperlukan agar seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
Dudy meminta dukungan Komisi V DPR RI serta seluruh pemangku kepentingan demi konsistensi pelaksanaan kebijakan keselamatan pelayaran.
Pemerintah menekankan perlunya kolaborasi antara regulator, operator pelayaran, awak kapal, dan masyarakat dalam memperkuat standar keselamatan.
Pengawasan yang diperkuat mencakup pencegahan kelebihan muatan dan pelanggaran dimensi, serta pemastian pemenuhan stabilitas kapal.
Selain itu, pengendalian terhadap muatan berbahaya dan pelaksanaan pemeriksaan acak sebelum keberangkatan akan ditingkatkan.
Dudy juga menyatakan bahwa penjelasan terkait insiden tidak dimaksudkan sebagai pembenaran; pemerintah mengakui masih ada kekurangan dan celah yang harus segera diperbaiki.
Penutup pernyataannya menegaskan komitmen Kemenhub untuk menindaklanjuti temuan dan memperbaiki sistem keselamatan pelayaran secara serius.







