Kantor Wilayah Imigrasi Bali mencatat 342 warga negara asing dideportasi pada periode Januari–Juni 2026 akibat pelanggaran ketentuan keimigrasian.
Angka tersebut merupakan hasil pengawasan rutin yang digelar di berbagai wilayah pulau Bali.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyampaikan bahwa penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian di daerah.
Unit yang dilibatkan meliputi Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.
Operasi dilaksanakan melalui patroli lapangan dan pemantauan pada titik-titik yang dianggap rawan aktivitas warga asing.
Tujuan pengawasan adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban masyarakat Bali.
Pelanggaran yang paling sering ditemukan pada semester pertama 2026 ialah penyalahgunaan izin tinggal dan kasus overstay.
Selain itu, petugas juga menangani pelanggaran terkait ketertiban umum, pelanggaran norma adat, dan keterlibatan orang asing dalam kegiatan ekonomi ilegal.
Sanksi berupa deportasi dan penangkalan diberlakukan terhadap WNA yang terbukti melanggar peraturan.
Felucia menegaskan langkah tersebut merupakan wujud penegakan regulasi demi kelangsungan ketertiban masyarakat.
Keberhasilan pengawasan didukung oleh sinergi antarinstansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di seluruh Bali.
Kolaborasi lintas lembaga dinilai efektif dalam mengungkap kasus-kasus menonjol sepanjang 2026.
Pada Maret 2026, Imigrasi Bali bersama BNN dan Bea Cukai mengungkap sebuah laboratorium gelap narkotika yang melibatkan dua WNA Rusia.
Di bulan yang sama, tim gabungan mengamankan seorang buronan Interpol asal Inggris di Bandara I Gusti Ngurah Rai melalui Red Notice.
Pada Juni 2026, upaya penindakan berhasil menggagalkan keberangkatan seorang buronan Interpol asal Australia yang terlibat kasus kriminal di negara asalnya.
Penangkalan tersebut terlaksana berkat kerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Australian Federal Police (AFP).
Pihak imigrasi mengimbau masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan resmi yang tersedia di setiap kantor imigrasi terdekat.
Warga diminta segera melaporkan bila menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum.







