Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang baru dimulai.
Permintaan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 1404/PB.02/BPBD tertanggal 1 Juli 2026 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah diwajibkan menggelar rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan penanggulangan bencana secara cepat.
Mereka juga diminta menyiagakan personel, logistik, dan peralatan sesuai karakteristik tiap wilayah.
Pemerintah kabupaten dan kota diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, dengan prioritas pada daerah yang rawan kekeringan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menjaga layanan dasar terutama akses air bersih dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Herman menyampaikan pernyataannya pada Sabtu, 4 Juli 2026, seraya menegaskan perlunya sinergi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh Jawa Barat, berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Penetapan status siaga darurat dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan dukungan pendanaan penanganan bencana.
Keputusan ini diambil berdasarkan prediksi BMKG yang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan berjalan lebih lama, sehingga berisiko memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah Provinsi akan terus memantau kondisi cuaca bersama BMKG dan BPBD serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan cepat jika terjadi kondisi darurat di lapangan.







