MEDAN, Jenggala – Sekitar 300 sertifikat rumah subsidi di Perumahan Pondok Alam, Desa Sigara-gara, Kabupaten Deli Serdang, terancam dibatalkan menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dalam perkara register Nomor 175/Pdt/PN Lubuk Pakam.
Padahal, ratusan rumah tersebut telah ditempati warga. Kondisi itu memicu keresahan para penghuni. Sejumlah warga kemudian mendatangi Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Medan di Jalan Ringroad, Kota Medan, untuk menyampaikan protes dan meminta Mahkamah Agung (MA) serta Komisi Yudisial (KY) turun tangan memeriksa Ketua PN Lubuk Pakam.
Warga menilai putusan tersebut merugikan masyarakat kecil dan tidak berpihak kepada konsumen rumah subsidi yang telah membeli rumah secara sah dari pengembang PT Rapi Ray Putratama (RPP).
Salah seorang warga, Rifai Nasa SH, menyebut perumahan tersebut merupakan program rumah subsidi yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan warga membeli rumah berikut sertifikatnya melalui proses resmi dan legal.
“Ketenangan kami terusik karena ada dugaan intervensi dari oknum anggota DPRD Sumut berinisial DT terkait legalitas sertifikat rumah kami. Kami tidak habis pikir, bagaimana mungkin sertifikat yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa terancam dibatalkan,” ujar Rifai Nasa didampingi Fahru Rozi dalam keterangannya, Rabu (13/5).
Menurutnya, warga sebagai konsumen tidak pernah dilibatkan dalam persoalan hukum yang kini bergulir. Namun, dampaknya justru langsung dirasakan masyarakat yang telah menempati rumah tersebut.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat penerima rumah subsidi.
“Karena ini perumahan subsidi program pemerintah, kami berharap Presiden melindungi hak-hak kami sebagai masyarakat kecil,” katanya.
Selain itu, warga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa Ketua PT Medan dan Ketua PN Lubuk Pakam yang dinilai tidak objektif serta diduga memaksakan kepentingan pihak tertentu dalam perkara tersebut.
Aspirasi warga diterima Humas PT Medan, Hendri Tobing. Ia menyatakan seluruh tuntutan dan keluhan masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan pengadilan.
“Aspirasi Bapak-bapak sekalian akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Hendri Tobing. (Jenggala)
Jenggala







