Pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 362,4 hektare di Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kini menjadi sorotan publik akibat status perizinan yang dinilai belum lengkap.
Dokumen yang tercatat untuk lokasi tersebut hanya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sementara perizinan lanjutan seperti Hak Guna Usaha (HGU) belum final.
PKKPR merupakan persetujuan prinsip bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang, dan bukan pengganti izin operasional atau bukti kepemilikan atau hak pengelolaan lahan.
Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan DTM, Sofyan, menunjukkan bahwa catatan perizinan pada lokasi yang sebelumnya dikelola PT. Carethya sejak 2024 hanya tercatat sebagai PKKPR.
Sofyan mengingatkan bahwa PKKPR merupakan tahap awal yang belum memenuhi syarat bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan perkebunan secara sah tanpa melengkapi izin lanjutan.
Penasihat Hukum PT. Sijabud, Tri Purnowidodo, mengonfirmasi kondisi perizinan saat ini dan memaparkan riwayat pengelolaan lahan oleh perusahaan.
Menurut Tri Purnowidodo, pengalihan pengelolaan dari PT. Carethya ke PT. Sijabud bermula pada 1982 dengan luas awal 750 hektar, dan dari luas itu sekitar 362,4 hektare telah berhasil dikembangkan menjadi areal perkebunan.
Tri Purnowidodo menyatakan bahwa lahan yang dikembangkan telah melalui proses ganti rugi kepada masyarakat setempat sebelum penanaman kelapa sawit dan bahwa kegiatan penanaman serta pengurusan izin dilakukan secara bertahap.
Catatan administrasi menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara pernah mengeluarkan rekomendasi pemberian HGU seluas 362,4 hektare kepada PT. Sijabud pada 11 Mei 1992.
Namun rekomendasi tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penerbitan atau pembaruan izin hingga saat ini, sehingga status hak pengelolaan lahan belum sempurna secara hukum menurut dokumen yang tersedia.
Klaim pihak perusahaan bahwa tidak terdapat pelanggaran pidana akibat kekosongan perizinan selama puluhan tahun menimbulkan perdebatan publik mengenai kewajiban pemda untuk menegakkan kepastian hukum dan memastikan kepatuhan sektor perkebunan di Kabupaten Asahan.







