Drs. Rapidin Simbolon, M.M., anggota Komisi XIII DPR RI, melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan pada Kamis (6/8).
Kunjungan itu bertujuan menilai kondisi pengamanan, kapasitas hunian, dan layanan bagi warga binaan secara langsung.
Rombongan disambut oleh Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat Hutasoit, beserta jajaran petugas lapas.
Hasil peninjauan menunjukkan adanya kelebihan kapasitas yang signifikan di lapas tersebut.
Saat ini jumlah warga binaan tercatat 849 orang, sedangkan kapasitas ideal lapas hanya sekitar 400 orang.
Artinya populasi penghuni sudah melebihi dua kali lipat dari kapasitas normal.
Personel yang bertugas di lapas berjumlah 85 orang secara total.
Dari jumlah itu, 12 orang menjabat pejabat struktural, 40 orang bertugas sebagai pengamanan, dan sisanya mengisi fungsi administrasi serta pelayanan.
Untuk memperkuat pengamanan, lapas menerima dukungan personel dari Polres Tapanuli Selatan, Kodim 0212/Tapsel, dan Satpol PP.
Kondisi fasilitas kesehatan di lapas juga menjadi sorotan.
Lapas belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi tetap, sehingga layanan medis bagi warga binaan dinilai masih minim.
Rapidin menegaskan inspeksi ini bagian dari fungsi pengawasan Komisi XIII terhadap mitra kerja.
Ia mengingatkan bahwa overkapasitas dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan di dalam lapas.
Menurut Rapidin, pengawasan ketat terhadap warga binaan perlu diperkuat untuk mencegah keributan atau insiden yang dapat mencoreng institusi pemasyarakatan.
Isu peredaran narkotika di lingkungan lapas menjadi perhatian utama dalam peninjauan tersebut.
Rapidin meminta tidak ada toleransi terhadap masuknya narkoba ke dalam lapas dan menuntut tindakan tegas terhadap warga binaan yang masih mengendalikan jaringan narkotika.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan petugas dalam menerapkan standar operasional prosedur secara konsisten.
Salah satu titik rawan yang disebutkan adalah penggunaan telepon seluler ilegal di kamar hunian yang sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminal.
Secara keseluruhan, Rapidin menilai perlunya pembenahan menyeluruh mulai dari tata kelola, peningkatan pengawasan, hingga pemenuhan sumber daya manusia agar fungsi pembinaan warga binaan berjalan optimal.







