Pada Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS di Jaipur yang mengangkat tema “Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade,” Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerukan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendag Budi pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Budi, UMKM tetap menjadi tumpuan perekonomian banyak negara berkembang namun masih terhambat oleh kendala struktural yang membatasi skala usaha dan akses ke pasar internasional.
Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia mengajukan tiga prioritas kebijakan guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang.
Prioritas pertama adalah peningkatan literasi pembiayaan agar pelaku UMKM memahami produk dan mekanisme pembiayaan yang tersedia.
Prioritas kedua adalah perluasan inklusi pembiayaan digital sehingga layanan keuangan dapat diakses lebih luas dan efisien.
Prioritas ketiga adalah diversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel, menyesuaikan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain pembiayaan, Indonesia menekankan penguatan rantai nilai global melalui empat fokus utama.
Keempat fokus itu meliputi konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.
Dalam aspek konektivitas, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien agar pelaku usaha lebih mudah terhubung ke pasar regional dan global.
Untuk fasilitasi perdagangan, Jakarta mengusulkan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi guna menekan biaya dan memperluas partisipasi dalam jaringan produksi internasional.
Dalam upaya tersebut, Indonesia mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis.
Pada sisi kapasitas domestik, investasi pada pengembangan keterampilan, riset dan inovasi, serta penguatan dunia usaha menjadi prioritas untuk mendorong produksi barang dan jasa bernilai tambah lebih tinggi.
Perumusan kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka diharapkan dapat memperdalam integrasi ke jaringan produksi regional dan global sekaligus menarik aliran investasi asing.
Mendag Budi menyatakan keyakinan bahwa kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan.
Di tengah kompleksitas jaringan produksi global, Indonesia juga menyoroti peran sektor jasa dan teknologi baru dalam penciptaan nilai.
Kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing disebut semakin penting sebagai sumber inovasi dan penciptaan nilai ekonomi.
Untuk mendukung partisipasi antarnegara, Indonesia menilai interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) penting sebagai dasar membangun kepercayaan antarregulator sambil tetap selaras dengan kerangka hukum nasional.
Namun, Budi juga memperingatkan tantangan pada sistem perdagangan multilateral akibat menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas WTO dan perbedaan pandangan mendasar antaranggota yang menghambat konsensus.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas bersama, dengan fokus pada penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil.







