Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH, memimpin rapat teknis sebagai tindak lanjut Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026.
Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Bupati di jalan SM. Raja Rantauprapat.
Hadir dalam rapat tersebut para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta pejabat yang menjadi lokus penilaian.
Pemkab menyelenggarakan rapat ini sebagai upaya strategis dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah menjelang tahapan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
Penilaian pada Tahun 2026 menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan tata kelola pelayanan kepada masyarakat, Selasa (5/8).
Abdi Jaya Pohan meminta setiap OPD segera menindaklanjuti hasil Entry Meeting dengan melengkapi dokumen pendukung dan memastikan ketersediaan standar pelayanan.
Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat serta peningkatan mutu layanan yang diberikan kepada publik.
Menurutnya, penilaian oleh Ombudsman harus dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan menyeluruh, bukan semata untuk mengejar angka penilaian.
Setiap OPD diminta meningkatkan koordinasi antarlembaga, melakukan evaluasi atas kekurangan, dan memastikan pemenuhan seluruh indikator penilaian sesuai ketentuan.
Melalui rapat teknis, Pemkab berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai mekanisme penilaian agar proses evaluasi oleh Ombudsman RI berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten juga menegaskan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kabag Orta Hama Muddin memaparkan pentingnya pelayanan ramah bagi kelompok marginal, dan mengimbau setiap OPD melakukan evaluasi komprehensif terhadap standar operasional prosedur serta mekanisme pengelolaan pengajuan masyarakat pada unit kerjanya. (wsp/c02/d2)







