Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, SH, menekankan pentingnya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.
Pernyataan itu disampaikan saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin (7/9).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin dan dihadiri 28 anggota DPRD serta unsur Forkopimda.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, para kepala perangkat daerah, camat dari seluruh wilayah kabupaten, serta perwakilan insan pers dan undangan lain.
Tiorita menjelaskan bahwa Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 disusun mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan alokasi dengan kondisi yang berkembang, dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan serta prioritas daerah.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,578 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,877 triliun.
Anggaran pembiayaan daerah dalam Ranperda dicantumkan sebesar Rp307,94 miliar.
Tiorita berharap perubahan struktur anggaran ini memperkuat pelaksanaan program sehingga capaian pembangunan dapat terealisasi lebih efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Untuk mempercepat penetapan Perubahan APBD 2026, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah agar aktif mengikuti setiap tahapan pembahasan yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Langkat.
Ia menegaskan keterlibatan intensif perangkat daerah diperlukan agar pembahasan berjalan efisien dan program-program vital dapat segera dilaksanakan sesuai prioritas.
Dengan percepatan proses legislasi anggaran ini, Tiorita berharap pelaksanaan program dalam Perubahan APBD 2026 bisa segera dimulai dan menjadi instrumen penguatan pembangunan serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Langkat.







