• Index Berita
  • Privacy Policy
Sabtu, November 21, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Berita Pilihan » Rangkap Jabatan Sekda Sumut Jadi Sorotan, Gubsu Dinilai Lalai Benahi Birokrasi – Jenggala

Rangkap Jabatan Sekda Sumut Jadi Sorotan, Gubsu Dinilai Lalai Benahi Birokrasi – Jenggala

Jenggala 005 by Jenggala 005
Mei 12, 2026 16:45
in Berita Pilihan, Lokalistik, Peristiwa
0
Rangkap Jabatan Sekda Sumut Jadi Sorotan, Gubsu Dinilai Lalai Benahi Birokrasi – Jenggala

Rangkap Jabatan Sekda Sumut Jadi Sorotan, Gubsu Dinilai Lalai Benahi Birokrasi – Waspada Online

0
SHARES
2
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

MEDAN, Jenggala – Praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menuai kritik keras. 

Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumut, Elfanda Ananda, menilai rangkap jabatan yang melekat pada Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Sulaiman Harahap, menjadi cerminan buruk tata kelola birokrasi di tubuh Pemprov Sumut.

Menurut Elfanda, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sekadar kebutuhan administrasi pemerintahan. 

Ia menilai pembiaran rangkap jabatan selama berbulan-bulan justru memperlihatkan lemahnya manajemen organisasi dan minimnya keseriusan dalam membangun birokrasi yang sehat.

“Persoalannya sebenarnya ada di Gubsu. Seolah-olah tidak ada lagi SDM yang mampu mengisi jabatan strategis di Pemprovsu sehingga harus terjadi rangkap jabatan. Dari sisi organisasi pemerintahan, ini jelas tidak sehat dan merusak fungsi checks and balances,” tegas Elfanda kepada wartawan, Selasa (12/5). 

Ia menyoroti posisi Sekda yang memegang fungsi strategis sekaligus memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi itu dinilai berbahaya karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu independensi pengawasan internal pemerintah.

“Ini bukan sekadar soal administrasi jabatan. Ini menyangkut tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah. Kalau satu orang memegang terlalu banyak fungsi strategis, maka potensi bias dalam pengambilan keputusan sangat besar,” katanya.

Elfanda menilai, rangkap jabatan membuat pejabat tidak dapat bekerja maksimal karena fokus kerja terpecah. Dampaknya, efektivitas birokrasi melemah dan pelayanan pemerintahan menjadi tidak optimal.

“Bagaimana Pemprovsu bisa berjalan baik kalau pejabatnya tidak fokus karena memegang banyak posisi sekaligus. Ini sudah berlangsung beberapa bulan dan harus menjadi catatan serius bagi Gubsu,” ujarnya.

Kritik juga diarahkan pada posisi Sekda yang sekaligus berkaitan erat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Elfanda, konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan berpotensi melemahkan sistem kontrol internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia bahkan menyoroti posisi Inspektorat yang secara struktural berada di bawah Sekda. Menurutnya, kondisi tersebut rawan memunculkan bias pengawasan apabila tidak segera dilakukan pemisahan fungsi yang tegas.

“Fungsi Inspektorat itu memastikan pemerintahan dan keuangan berjalan sesuai aturan. Tapi ketika pejabat yang sama juga punya kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, maka independensi pengawasan bisa terganggu,” katanya.

Elfanda mengingatkan agar Inspektorat tidak ditarik ke dalam kepentingan kekuasaan untuk menekan ataupun memperkuat keputusan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu.

“Kalau Inspektorat dimanfaatkan untuk memberi ultimatum kepada OPD atau memperkuat keputusan tertentu, maka muncul kesan lembaga itu dipakai sebagai alat kekuasaan. Hal-hal seperti ini pernah terjadi dan jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Ia juga menilai terlalu seringnya bongkar pasang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut semakin memperburuk stabilitas birokrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian di internal pemerintahan dan memperlihatkan lemahnya arah pembinaan organisasi.

Lebih lanjut, Elfanda mempertanyakan alasan lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyebut publik wajar curiga karena rangkap jabatan terus dipertahankan tanpa kejelasan.

“Pertanyaannya sekarang, kenapa rangkap jabatan itu tidak segera diselesaikan? Ada motif apa sehingga posisi itu terus dipertahankan? Ini yang akhirnya memunculkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.

Elfanda mendesak Gubernur Sumatera Utara segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan praktik rangkap jabatan demi menjaga profesionalisme birokrasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

“Gubsu harus segera menghentikan rangkap jabatan tersebut. Karena dari sisi manajemen organisasi, ini jelas tidak sehat,” pungkasnya. (Jenggala)

Jenggala

SummarizeShare

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

by Bobby Suryo
Oktober 30, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng,...

APBN untuk Situasi Terburuk yang Mungkin Dihadapi

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

by Bobby Suryo
Oktober 22, 2026
0

Andi Rahmat, Anggota DPR RI 2004-2009/2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK JAKARTA - Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “defiant”nya. Ditengah gejolak pasar saham Indonesia setelah...

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

by Bobby Suryo
Oktober 6, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Larut malam, Kapolres Luwu Utara AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penikaman di Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili....

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

by Bobby Suryo
Oktober 5, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Peristiwa penikaman di kawasan Pantai Seta-Seta, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menewaskan satu warga, Minggu (4/10/2026). Satu korban lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani...

Next Post
Kemenhaj Perkuat Pengawasan Layanan Haji

Kemenhaj Perkuat Pengawasan Layanan Haji

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.