MEDAN, Jenggala – Kritik publik terhadap rangkap jabatan yang diemban Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, mulai memantik respons serius dari internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Di tengah kritik yang terus menguat, Pemprov Sumut melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi terkait posisi ganda Sulaiman sebagai Pj Sekdaprov sekaligus Inspektur Sumut.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa polemik rangkap jabatan itu telah berkembang menjadi perhatian publik yang tidak bisa lagi diabaikan.
Dalam keterangannya di Medan, Senin (18/5), Erwin menegaskan penunjukan Sulaiman Harahap tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar aturan apa pun.
“Rangkap jabatan Pj Sekdaprov tidak ada aturan yang dilanggar, mulai dari UU tentang pemerintahan daerah hingga turunannya, juga Permendagri tentang penunjukan Pj Sekretaris Daerah tidak ada yang dilanggar, masih sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Erwin.
Pemprov Sumut juga membantah anggapan bahwa jabatan ganda tersebut mengganggu jalannya pemerintahan. Menurut Erwin, selama ini tugas Sulaiman di dua posisi strategis itu tetap berjalan normal.
“Tugas-tugasnya selama ini tidak ada masalah, beliau masih bisa menjalankannya dengan baik,” ujarnya.
Tak hanya membela dari sisi regulasi, Pemprov Sumut bahkan menilai posisi Inspektur dan Pj Sekda justru saling berkaitan dan mendukung fungsi birokrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek pengawasan pembangunan daerah.
“Beliau itu kan Inspektur, tugasnya sebagai Pj Sekdaprov sebenarnya sejalan dengan tugas dan fungsi beliau di dua jabatan tersebut,” kata Erwin.
Pemprov Sumut juga mengklaim pola serupa bukan hal baru. Sejumlah daerah lain di Indonesia disebut turut menerapkan skema Inspektur merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah.
Meski begitu, polemik ini diperkirakan belum akan mereda. Kritik publik terus mengarah pada potensi tumpang tindih kewenangan, efektivitas pengawasan internal, hingga persoalan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.
Sorotan itu semakin tajam karena posisi Inspektur sejatinya memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ketika jabatan tersebut dirangkap dengan posisi administratif tertinggi di birokrasi daerah, publik menilai muncul potensi konflik kepentingan yang patut diawasi. (Jenggala)
Jenggala







