TARUTUNG, Jenggala – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Senin (20/4).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan hunian bagi warga penyintas pascabencana di wilayah Tapanuli Utara yang ditargetkan rampung Mei 2026.
Turut mendampinginya Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P Lumbantoruan, Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak serta sejumlah pejabat teknis daerah.
Letjen TNI Dr. Suharyanto menyatakan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Dolok Nauli merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam masa transisi menuju pemulihan total.
”Saat ini pembangunan tahap awal sebanyak 70 unit telah mencapai progres signifikan dan ditargetkan rampung Mei 2026 sehingga sudah bisa ditempati warga. Sementara itu, 33 unit sisanya sedang dalam proses pengerjaan. Secara keseluruhan, ada 103 unit yang disiapkan,” jelasnya.
Ia menekankan selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan.
Dilaporkan, sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) saat ini menempati Hunian Sementara (Huntara), sementara warga lainnya tinggal di kediaman kerabat dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.
”Bantuan DTH sudah masuk pengajuan tahap kedua untuk bulan April hingga Juni. Kita harapkan pada Juni nanti warga sudah bisa pindah ke Huntap, sehingga bantuan ini tidak perlu diperpanjang lagi,” jelas Suharyanto.
Pemkab Taput menegaskan dengan progres yang dinilai positif oleh Kepala BNPB, pemerintah optimis transisi pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara akan menjadi model penanganan bencana yang efektif dan terintegrasi di Sumatera Utara.
”Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyediakan fasilitas penunjang, seperti sarana air bersih, listrik, drainase dan jalan dalam komplek hunian. Untuk penentuan unit rumah, nantinya akan dilakukan melalui sistem undi nomor agar adil bagi seluruh calon penghuni,” kata Wakil Bupati Taput Dr Deni P Lumbantoruan.
Terkait legalitas aset, Pemkab Taput menegaskan sertifikat tanah dan bangunan akan bersifat kolektif selama 10 tahun pertama sebelum diterbitkan menjadi sertifikat pribadi.
Langkah ini diambil secara strategis untuk mencegah penyalahgunaan atau pengalihan kepemilikan aset bantuan kepada pihak lain.
Sementara itu pemerintahan Desa Dolok Nauli menginformasikan akan melaksanakan kegiatan gotong royong massal di area Huntap dalam waktu dekat untuk mempersiapkan lingkungan hunian yang bersih dan asri sebelum serah terima dilakukan pada bulan Mei mendatang. (wol/jps/d1)
Jenggala







