DOLOKSANGGUL, Jenggala – Oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas) Bripda JGS diduga melakukan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di dalam kawasan hutan.
Akibatnya, oknum polisi yang berulangkali disanksi kode etik Polri itu akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hingga terancam sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho, melalui Ps. Kasubsi Penmas Bripka Jafar Simanjuntak kepada wartawan, kemarin, mengatakan proses hukum kepada JGS saat ini masih berjalan. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan hutan Dusun III, Desa Parsingguran II, Kec. Pollung, Kab. Humbahas sebagaimana tertuang dalam laporan polisi tertanggal, 29 Desember 2025.
“Akhir Maret lalu, Bripda JGS telah dilimpahkan (tahap II) oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Humbahas kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas. Saat ini, yang bersangkutan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Humbahas guna menjalani proses hukum lebih lanjut, dan akan menjalani sidang KKEP,” terang Jafar.
Kasi Propam Polres Humbahas, Ipda Jannes Tampubolon, mengatakan bahwa terdapat dua dugaan pelanggaran KEPP yang disangkakan kepada Bripda JGS, yakni pelanggaran berupa desersi serta keterlibatan dalam tindak pidana penebangan kayu (ilegal logging) di kawasan hutan sehingga yang bersangkutan terancam sanksi berat berupa PTDH
“Kedua berkas pelanggaran kode etik terhadap Bripda JGS saat ini telah rampung. Selanjutnya, kami tinggal mengajukan permohonan saran dan pendapat hukum kepada Seksi Hukum (Sikum) Polres Humbahas sebagai bagian dari proses administrasi sebelum pelaksanaan sidang etik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan sidang KKEP terhadap Bripda JGS akan segera dilaksanakan setelah terpenuhinya administrasi tersebut, serta menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) terkait perkara pidana yang sedang dijalani.
Dia menegaskan, Polri berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak ada toleransi bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Setiap perbuatan yang mencederai institusi akan diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Jannes berharap proses hukum yang berjalan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh personel Polri agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas. (wsp/a30/a05)
Editor: Tim







