Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyerukan agar pemerintah provinsi aktif menindaklanjuti rekomendasi yang lahir dari Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/) malam.
Bobby menegaskan rekomendasi forum tidak semata ditujukan kepada pemerintah pusat, melainkan juga harus menjadi pegangan bagi pemerintah provinsi.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan pembangunan dan kapasitas fiskal yang berbeda sehingga penerapan kebijakan perlu disesuaikan.
Pemerintah provinsi, kata Bobby, berperan sebagai penghubung yang menerjemahkan rekomendasi nasional ke dalam program yang relevan bagi daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbuka menerima rekomendasi tersebut untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan, ujarnya.
Dia menilai efektivitas rekomendasi akan meningkat jika tidak berhenti sebagai masukan bagi pemerintah pusat saja, tetapi diintegrasikan ke dalam kebijakan provinsi.
Bobby juga menyebut APEKSI telah berkembang menjadi arena strategis bagi kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan inovasi.
Pengalaman antarkota itu, menurutnya, krusial untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain menyorot aspek kebijakan, Bobby mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia karena kegiatan berskala nasional juga mendorong perputaran ekonomi lokal.
Di akhir sambutannya, gubernur mengajak pemerintah kota memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.
Dia menyatakan keyakinan bahwa kolaborasi menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional, serta berharap Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan rekomendasi strategis bagi kemajuan kota-kota.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan ada sedikitnya empat tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini: krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital.
Bima menekankan keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus membangun kolaborasi kuat.
“Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia,” ucapnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memandang Rakernas XVIII sebagai momentum untuk memperkuat persatuan antarkota.
Eri memperingatkan tahun 2026 diperkirakan menghadirkan tantangan seperti ancaman bencana, berkurangnya transfer daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.
Ia menegaskan pemerintah kota harus merespons tantangan tersebut melalui kolaborasi yang semakin erat, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.
Eri menambahkan bahwa APEKSI harus berperan sebagai kekuatan bersama yang memberikan solusi, bukan sekadar menampung keluhan.
Wali Kota Medan Rico Waas berharap seluruh rangkaian APEKSI pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum Wali Kota Indonesia Conference (WIC), menghasilkan komitmen dan langkah konkret yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing.
Rico menekankan hasil Rakernas tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau wacana, melainkan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia.







