Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan opsi layanan untuk mencegah sisa kuota internet pelanggan hilang ketika masa aktif paket berakhir.
Putusan tersebut tercatat sebagai Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan diterbitkan setelah pengajuan uji materiil oleh dua pemohon rakyat.
Pemohon pertama adalah Didi Supandi, seorang pengemudi ojek online, dan pemohon kedua adalah Wahyu Triana Sari, seorang pedagang kuliner.
MK menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.
Kondisi itu berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak dimaknai bertentangan dengan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat dipakai sesuai formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Dengan putusan ini, operator seluler wajib menawarkan mekanisme yang memastikan sisa kuota milik pelanggan tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan.
Bagi konsumen, keputusan MK dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap pembayaran layanan yang selama ini dinilai hilang tanpa kompensasi saat masa aktif berakhir.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi itu.
TB Hasanuddin, purnawirawan Mayjen TNI dan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika, menilai kuota internet yang dibeli konsumen merupakan hak yang harus dilindungi.
Dalam keterangannya pada Selasa (28/7/2026), ia menekankan pentingnya adanya pilihan layanan, seperti perpanjangan masa berlaku atau mekanisme lain, agar sisa kuota dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta seluruh operator seluler segera menyusun aturan pelaksanaan yang jelas terkait implementasi putusan MK.
Komisi I DPR RI berencana mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah, khususnya Komdigi, serta penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan keputusan tersebut.
Menurut TB Hasanuddin, rapat itu diperlukan agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan dan agar hak konsumen benar-benar terlindungi di lapangan.
Politikus itu menegaskan regulasi teknis yang menyusul harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.
Ia mengingatkan putusan MK harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak diikuti kebijakan baru yang membebani pelanggan melalui penyesuaian tarif atau biaya tambahan.
TB Hasanuddin menyerukan agar operator menghasilkan inovasi layanan yang transparan, adil, dan berpihak kepada pelanggan tanpa merugikan publik.
Putusan MK ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan telekomunikasi nasional dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan digital.







