Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah mengutamakan peningkatan patroli ketimbang menyelenggarakan sayembara penangkapan pelaku begal.
Bima menilai patroli menjadi alat utama untuk menegaskan kehadiran pemerintah dan aparat penegak hukum di wilayah-wilayah rawan.
Pernyataan tersebut muncul terkait inisiatif Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengadakan sayembara untuk menangkap pelaku begal, langkah yang memicu pro dan kontra di masyarakat.
Publik mengkhawatirkan potensi kesalahan tangkap dan praktik main hakim sendiri jika metode sayembara dijalankan tanpa pengawasan yang ketat.
Bima mengingatkan bahwa tiap inovasi daerah tidak boleh melemahkan penegakan hukum atau mengurangi koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menurutnya penting untuk menyelaraskan langkah kepala daerah dengan aparat, termasuk aparat pelaksana di daerah seperti Satpol PP.
Ia menekankan agar koordinasi antara jajaran pemerintahan daerah dengan Pol PP dan Kesbang tetap diprioritaskan sehingga inovasi tidak mengganggu penegakan aturan.
Wamendagri juga meminta kepala daerah memastikan seluruh kebijakan berjalan dalam koridor hukum dan sistem penanganan dapat berfungsi maksimal melalui sinkronisasi antarinstansi.
Pernyataan itu disampaikan Bima dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Dedi Prasetyo enggan berkomentar mengenai polemik sayembara tersebut dan hanya mengatakan, “Oh itu wilayah Bandung,” sebelum segera masuk ke mobil.







