Pusat Studi Ilmu Kepolisian menyelenggarakan bedah buku “Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian” di STIK-PTIK Lemdiklat Polri pada Selasa (8/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menguatkan fungsi akademik lembaga tersebut sebagai wadah pengembangan gagasan dan penelitian kebijakan kepolisian.
Inisiatif pengembangan Pusat Studi ini didorong oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H, M.Hum, M.Si, M.M.
Acara dihadiri sekitar 100 mahasiswa S2 MIK Angkatan 16 dan mahasiswa S1 Polwan Angkatan 1 Tahun 2025.
Selain itu hadir 20 perwakilan Sepolwan dan publik juga menyaksikan kegiatan lewat kanal YouTube Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang mencatat 3.878 views hingga berakhirnya acara.
Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si tampil sebagai pemateri utama dalam forum tersebut.
Dr. Yopik Gani, S.IP, M.Si dan Dr. Vita Mayastinasari, S.E, M.Si hadir sebagai narasumber untuk memberikan perspektif akademik dan praktis.
Diskusi dipandu oleh Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si sebagai moderator.
Sejak diresmikan pada 10 Maret 2026, Pusat Studi Ilmu Kepolisian terus memperluas aktivitas akademiknya.
Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian, penulisan, penerbitan, dan bedah karya ilmiah untuk memperkuat basis pengetahuan kepolisian.
Buku “Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian” dikembalikan ke ranah akademik untuk diuji oleh mahasiswa, akademisi, dan praktisi kepolisian.
Moderator menyatakan bahwa reformasi dan inovasi institusi kepolisian harus terus berlangsung untuk merespons kritik serta tuntutan masyarakat secara substantif.
Dalam pandangannya, perubahan yang dibutuhkan mencakup aspek struktur organisasi sekaligus peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.
Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, mandiri, kompeten, dan adaptif.
Ia menilai pemimpin dan mahasiswa harus mampu menghasilkan gagasan, mencari solusi, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Chryshnanda juga menempatkan kompetensi, pengetahuan, pengalaman, kemauan belajar, dan komitmen sebagai fondasi kepemimpinan yang perlu diperkuat.
Menurutnya, Polri idealnya berperan sebagai alat negara yang profesional dan independen, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Ia mendorong pembenahan birokrasi yang efektif, orientasi kepada masyarakat, dan kemampuan polisi sebagai pemecah masalah yang adaptif.
Dr. Yopik Gani menjelaskan bahwa reformasi kepolisian harus meliputi dimensi struktural, instrumental, dan kultural secara bersamaan.
Perubahan aturan dan struktur dianggap tidak cukup tanpa transformasi cara berpikir, budaya kerja, dan kualitas sumber daya manusia.
Yopik menekankan konsep smart policing yang mengintegrasikan personel, teknologi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan pelaksanaan tugas.
Teknologi dipandang sebagai alat untuk memperkuat tugas kepolisian, namun pelayanan tetap harus mempertahankan aspek kemanusiaan.
Ia merumuskan reformasi sebagai landasan, manusia sebagai tujuan akhir, perubahan kultur sebagai proses, teknologi sebagai sarana, dan pendidikan kepolisian sebagai mesin utama transformasi.
Dr. Vita Mayastinasari menyatakan buku tersebut menghimpun beragam pemikiran serta pengalaman para praktisi senior terkait perkembangan kepolisian.
Topik yang dibahas meliputi reformasi Polri, birokrasi, teknologi dan cybercrime, kriminalitas, perkembangan tugas, krisis, hingga dinamika kehidupan anggota Polri.
Menurut Vita, keragaman perspektif itu menunjukkan bahwa reformasi kepolisian adalah proses dinamis yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Partisipasi aktif mahasiswa terlihat dalam sesi tanya jawab yang membahas isu-isu substantif terkait pendidikan akademik bagi anggota kepolisian.
Salah satu pertanyaan dari mahasiswa S2 MIK menyoroti peran pendidikan dalam kesiapan kepolisian menerapkan diskresi dan restorative justice.
Menjawab hal tersebut, Chryshnanda menegaskan peran polisi bukan sekadar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan.
Ia menekankan bahwa penggunaan diskresi dan restorative justice harus berlandaskan hukum, keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat.
Kewenangan semacam itu harus dijalankan profesional dan bertanggung jawab dengan dasar moral, bukan kepentingan pribadi.
Pertanyaan lain membahas strategi membangun sistem merit sehingga loyalitas anggota lebih kuat kepada institusi daripada individu atau kelompok tertentu.
Chryshnanda menjelaskan bahwa reformasi kultural harus dimulai dari pembenahan sistem dan tata kelola birokrasi, bukan pendekatan personalistik.
Ia menggarisbawahi perlunya pemimpin transformatif yang mampu membentuk tim perubahan, meningkatkan literasi, dan menegakkan sistem merit.
Pusat Studi Ilmu Kepolisian telah melahirkan 48 buku sebagai bagian dari ekosistem karya yang mencakup berbagai tema kepolisian dan keamanan.
Topik publikasi tersebut antara lain ilmu kepolisian, hukum, kriminologi, keamanan, pemolisian masyarakat, reformasi birokrasi, sumber daya manusia, teknologi, digital policing, serta isu sosial kemanusiaan.
Buku-buku itu diarahkan menjadi referensi akademis dan bahan kajian bagi anggota Polri yang sedang bertugas.
Proses bedah buku dianggap sebagai siklus pengetahuan: ide ditulis, diuji, didiskusikan, dan hasilnya dihubungkan kembali dengan praktik kepolisian.
Inisiatif Wakapolri dalam mengembangkan Pusat Studi bertujuan memperkuat praktik evidence-based policing di lingkungan Polri.
Pusat Studi diharapkan terus menjadi forum yang mempertemukan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan anggota Polri untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Dari ruang akademik diharapkan lahir solusi; dari lapangan muncul masalah; Pusat Studi berperan menjembatani keduanya untuk memajukan kepolisian yang profesional, modern, humanis, adaptif, dan dipercaya masyarakat.







