Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan lulusan Sekolah Rakyat harus segera memiliki pekerjaan atau melanjutkan studi setelah menuntaskan pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa 8 September 2026.
Menurut Saifullah Yusuf, kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan Sekolah Rakyat.
Dia menegaskan tidak ada ruang bagi pengangguran di antara alumni program tersebut.
“Lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan siswa harus menyelesaikan jenjang SD hingga SMA sebelum memilih jalur berikutnya.
Usai lulus SMA, siswa diberi dua opsi: melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja.
Bagi yang berencana kuliah, pemerintah menyediakan dukungan beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan.
Selain beasiswa, Kemensos akan menerapkan tes DNA talent untuk membantu mengarahkan jurusan yang sesuai dengan potensi siswa.
“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah,” tambahnya.
Siswa yang memilih jalur kerja akan difasilitasi pelatihan keterampilan sesuai minat dan kapabilitas.
Kemensos telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat kapasitas vokasional dan penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah juga mendorong sebagian lulusan untuk menjadi pekerja terampil di luar negeri sebagai salah satu opsi penempatan.
“Saatnya juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul meminta seluruh pemangku kepentingan bekerja sama tanpa terbebani ego sektoral demi keberhasilan program.
“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyampaian Hasil Collective Action-Relaksasi RPL JPT Madya Tahun 2026.
Kegiatan itu digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kemensos dengan tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.







