Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh atas sistem keselamatan dan keamanan transportasi laut menyusul serangkaian kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan itu disampaikan setelah kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang dilaporkan menewaskan lima penumpang.
Puan menyampaikan dukacita mendalam kepada para korban dan keluarganya ketika memberikan pernyataan publik pada Selasa (4/8/2026).
Ia menegaskan bahwa insiden tersebut harus dijadikan titik tolak untuk menilai kembali tata kelola keselamatan pelayaran nasional.
Menurut Puan, tim SAR hingga kini masih melakukan pencarian korban, sementara pemerintah masih memvalidasi data penumpang karena terdapat perbedaan antara manifes dan jumlah orang yang ditemukan di lapangan.
Persoalan ketidaksesuaian manifes penumpang, kata Puan, merupakan masalah berulang yang menghambat proses penanganan saat terjadi kecelakaan.
Selain kasus KM Mutiara Sentosa II, Puan menyoroti deretan kecelakaan lain dalam beberapa bulan terakhir, termasuk tenggelamnya KLM Nurul Salsa, insiden KM Dharma Kartika IX, kebakaran KM Anaya, kecelakaan KM Sabuk Nusantara 106, tenggelamnya KM Mega Harapan, serta insiden pada kapal wisata KLM Eternity.
Ia menilai mayoritas peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan dan pengawasan di sektor pelayaran.
Puan menegaskan bahwa keselamatan transportasi laut harus menjadi agenda nasional karena berkaitan dengan perlindungan hak dasar warga, terutama masyarakat di wilayah kepulauan yang bergantung pada kapal sebagai satu-satunya akses layanan dasar.
Evaluasi menyeluruh terhadap operator kapal, pengelola pelabuhan, dan regulator, menurutnya, tidak boleh hanya mengukur kelancaran arus penumpang dan logistik tetapi juga kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan, serta menurunkan angka fatalitas.
Ia meminta pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan laut disertai evaluasi berkala agar setiap lembaga, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur dalam meningkatkan keselamatan masyarakat.
Puan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa negara harus mampu menyediakan sistem transportasi laut yang aman, nyaman, dan menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat sebagai bagian dari pemenuhan hak publik.







