Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada Selasa 4 Agustus 2026 di Jakarta.
OJK menegaskan upaya penguatan mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen secara simultan.
Di sektor perbankan, lembaga ini mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat.
OJK juga mempercepat pembaruan informasi kredit sehingga data harus diperbaharui paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan.
Selain itu, mulai 1 Juli 2026 OJK memberlakukan ketentuan batas minimal debitur di atas Rp1 juta dalam layanan SLIK.
Dalam ranah devisa, OJK menyatakan dukungan terhadap implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Pengawasan rekening escrow, penguatan koordinasi lintas lembaga, dan kesiapan industri perbankan menjadi fokus pengawasan pelaksanaan DHE SDA.
OJK menegaskan dana DHE SDA juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan tunai untuk kebutuhan likuiditas dan pembiayaan.
Untuk pasar modal, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) melanjutkan reformasi yang bertujuan memperkuat integritas pasar.
Upaya pendalaman pasar dilakukan melalui regulasi baru dan penguatan bursa karbon sebagai bagian dari percepatan pengembangan pasar.
Sebagai pedoman pengembangan, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Derivatif 2026–2030 dan IDX Sustainable Roadmap 2026–2030.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK meningkatkan pengawasan terhadap penyampai informasi di sektor jasa keuangan.
Langkah ini merujuk pada POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perilaku penyampai informasi jasa keuangan atau financial influencer.
Tujuan utama regulasi tersebut adalah mencegah penyampaian informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Friderica Widyasari Dewi berharap penerapan kebijakan ini memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan secara menyeluruh.







