Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) dijadikan prioritas strategis nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (9/8/2026).
Puan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia harus diukur dengan kemampuan menurunkan ATS, bukan sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah.
Menurutnya, indikator penurunan ATS perlu mengikat seluruh kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari evaluasi pembangunan nasional.
Temuan sekitar 6.000 anak yang diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi peringatan akan kompleksitas masalah ini.
Data tersebut menunjukkan rendahnya minat belajar sebagai faktor dominan, sehingga penanganan tidak dapat hanya berfokus pada ketersediaan fasilitas.
Puan mengingatkan bahwa persoalan pendidikan kini menyentuh aspek keyakinan anak terhadap pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Ia merujuk pada catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat jumlah ATS mencapai 3.966.858 orang per 1 April 2026.
Jika tidak segera ditangani, kata Puan, Indonesia berisiko kehilangan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Untuk itu, ia meminta pendekatan lintas sektor yang terintegrasi agar penanganan ATS tidak lagi bersifat sektoral semata.
Puan mengusulkan penyusunan grand design nasional penuntasan ATS hingga 2045 sebagai peta jalan kebijakan.
Grand design itu diminta memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta sistem akuntabilitas yang kuat.
Salah satu tujuan sistem akuntabilitas tersebut adalah memastikan tidak ada anak keluar dari sistem pendidikan tanpa terdata dan tanpa intervensi negara.
Ia juga menekankan perlunya perubahan orientasi dari menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi pencegahan agar anak tidak meninggalkan bangku pendidikan.
Puan mendorong pembangunan sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak berisiko putus sekolah sehingga intervensi dapat dilakukan sejak dini.
Integrasi data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan menjadi salah satu rekomendasi untuk penanganan terpadu.
Menurutnya, penanganan harus melibatkan kerja sama aktif antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.
Lebih jauh, Puan mengusulkan agar penurunan angka ATS menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dan mendapatkan dukungan pusat melalui program serta insentif fiskal.
Pusat juga diminta memberi pendampingan kepada daerah dengan angka putus sekolah tinggi agar upaya mempertahankan anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
Puan mengingatkan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan memastikan setiap anak memperoleh pendidikan dan kesempatan membangun masa depan.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kehilangan satu generasi karena terlambat merespons tanda-tanda anak meninggalkan sekolah.







