Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengurangan lapisan birokrasi serta anak dan cucu perusahaan pada sejumlah BUMN strategis.
Arahan ini menyasar terutama PT Pertamina (Persero), PLN, dan BUMN lain yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan.
Tujuan pemerintahan adalah mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi perusahaan negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan informasi tersebut setelah pertemuan antara Presiden dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri.
Pertemuan berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Teddy menyebutkan rincian arahan melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.
Dalam pertemuan itu Presidennya memerintahkan pengurangan layer-layer serta struktur anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya, kata Teddy.
Simon A. Mantiri juga melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden pada Juli 2026.
Selain itu, Simon melaporkan kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol yang direncanakan pemerintah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program energi sekaligus langkah penguatan tata kelola BUMN agar pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien.







