Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar rencana melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan pajak tidak memunculkan perasaan takut atau kesan intimidasi di kalangan wajib pajak.
Peringatan itu disampaikan setelah Rapat Paripurna DPR RI dan dilanjutkan pada konferensi pers di Lobby Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Puan menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik saat negara berupaya memperkuat penerimaan pajak.
Menurutnya, upaya peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengikis semangat pelaporan sukarela yang selama ini dibangun pemerintah.
Beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri.
Puan khawatir perubahan pendekatan pengawasan bisa merubah kepatuhan sukarela menjadi kepatuhan yang timbul karena tekanan.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak psikologis terhadap masyarakat agar kepercayaan terhadap sistem perpajakan tetap terjaga.
Jika masyarakat merasa terintimidasi, ujar Puan, efektivitas pengumpulan penerimaan negara jangka panjang justru berisiko menurun.
DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada pemerintah melalui komisi yang membidangi masalah ini.
Langkah tersebut dimaksudkan agar kebijakan memiliki dasar hukum dan proporsionalitas yang jelas serta tidak menimbulkan polemik.
Puan juga meminta agar pemerintah transparan mengenai tujuan, mekanisme, dan batasan pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Penjelasan terbuka tersebut dianggap perlu agar publik memahami bahwa tujuan utama adalah meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan hak warga negara.
Koordinasi antarinstansi tetap diperlukan, namun keterlibatan aparat harus berada dalam koridor hukum dan tidak mengaburkan fungsi lembaga masing-masing.
Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini pula dianggap penting untuk memastikan implementasi tidak menyimpang dari tujuan awal.
Puan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui kesadaran masyarakat yang didukung oleh pengawasan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.







