Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan dianggap merombak tatanan industri penyiaran, demikian disampaikan Chairperson ABU Intellectual Property and Legal Committee (IPLC), Haruyuki Ichinohashi.
Haruyuki menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah memperluas cara produksi dan distribusi konten, mencakup penyiaran konvensional sekaligus platform berbasis internet.
Menurutnya, munculnya aplikasi AI juga membawa tantangan hukum yang belum pernah ada sebelumnya, khususnya dalam ranah hak cipta dan penggunaan materi secara etis.
Ia menegaskan bahwa lembaga penyiaran berkewajiban menyajikan informasi dengan akurasi serta menjaga prinsip keadilan dan dapat dipercaya oleh publik.
Situasi ini semakin kompleks karena maraknya disinformasi dan persaingan yang ketat dalam ekonomi digital, tambah Haruyuki.
Media diingatkan untuk selalu menghormati hak kekayaan intelektual para kreator dalam setiap tahap produksi dan distribusi konten.
“Mengabaikan hak cipta pencipta berarti mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media,” ujar Haruyuki dalam sambutannya.
Selain itu, ia menilai penguasaan aspek hukum, isu hak cipta, dan norma etika menjadi landasan utama bagi organisasi penyiaran menghadapi era AI.
Tahun ini ABU mengangkat tema “AI, Copyright & Royalties in the Digital Content Economy,” sebagai fokus pembahasan konferensi.
Pembukaan 32nd ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference berlangsung di Kantor Pusat RRI, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Konferensi ini diharapkan menjadi wadah bagi anggota ABU untuk saling bertukar pengalaman dan mengikuti perkembangan penyiaran di era digital.







