Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat proses identifikasi kerusakan infrastruktur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
Pemulihan difokuskan untuk menjamin keselamatan warga sekaligus memulihkan fungsi fasilitas yang rusak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan penanganan pascabencana dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Dia menegaskan pemerintah juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Per 20 Agustus 2026, tim Kementerian PU telah menginventarisasi kerusakan pada sejumlah jaringan irigasi di wilayah terdampak.
Di Daerah Irigasi Mbay Kanan Lanjutan ditemukan kerusakan pada struktur beton bertulang bangunan bagi.
Kerusakan lain di lokasi itu mencakup saluran, talang, badan jalan inspeksi, serta rumah jaga.
Di DI Mbay Kiri Lanjutan, saluran tersier sepanjang 250 meter dilaporkan rusak.
Selain itu tercatat patahan di tiga titik dengan luas lahan terdampak sekitar 175 hektare.
Di Sub DI Wae Cecu, bagian dari DI Wae Mantar, longsor merusak saluran primer sepanjang 100 meter.
Temuan lain menunjukkan longsoran tebing pada saluran primer sepanjang 650 meter di Sub DI Wae Mau.
Sub DI Wae Mau merupakan bagian dari Daerah Irigasi Wae Mantar yang turut terdampak gempa.
Selain perbaikan infrastruktur irigasi, Kementerian PU mendukung ketersediaan air bersih bagi warga terdampak.
Di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebanyak 5.000 liter air bersih dikirim ke posko pengungsian.
Sedangkan 20.000 liter disalurkan ke Desa Berangkolong, Kecamatan Reok melalui beberapa titik distribusi.
Dari jumlah tersebut, 5.000 liter diperuntukkan bagi pengungsian mandiri.
Sisanya dialokasikan ke fasilitas pemerintahan, yakni 5.000 liter ke Komando Distrik Militer (Kodim) Reok.
Dan 10.000 liter disalurkan ke Kepolisisan Sektor (Polsek) Reok.
Selain pasokan air, Kementerian PU menyalurkan 150 dus air mineral di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Kementerian menyatakan akan terus memantau kondisi infrastruktur sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya.
Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan disesuaikan dengan situasi lapangan selama proses pemulihan berlangsung.







